WAHANANEWS.CO, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menilai gagasan mengenai kedaulatan energi yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan memiliki relevansi kuat dengan situasi geopolitik dunia saat ini.
Menurut Syahrul, ketidakpastian global yang masih berlangsung menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian di berbagai sektor strategis.
Baca Juga:
Bramantyo Suwondo Ajak Mahasiswa Perkuat Sentralitas ASEAN Hadapi Tantangan Global
Konflik yang terjadi di sejumlah kawasan, termasuk perang Iran-Amerika-Israel serta konflik Rusia-Ukraina, menunjukkan bahwa stabilitas geopolitik internasional masih menghadapi berbagai tantangan.
Kondisi tersebut, kata Syahrul, perlu menjadi perhatian serius bagi Indonesia.
Menurutnya, negara harus mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi domestik agar tidak terlalu bergantung kepada negara lain, khususnya untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.
Baca Juga:
Amelia Anggraini: Rivalitas Global Harus Perkuat Sentralitas ASEAN, Bukan Jadikan Asia Tenggara Arena Kompetisi
“Bahwa dengan kondisi seperti ini, kita harus menyadari tentang potensi kita yang cukup besar. Ide tentang kedaulatan energi, tentang kedaulatan pangan yang disampaikan Presiden adalah ide yang sangat cocok dengan kondisi sekarang,” ujar Syahrul dikutip dari situs resmi DPR RI, Sabtu (15/8/2026).
Ia menjelaskan, kedaulatan energi dan pangan merupakan bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan nasional.
Ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri, terutama untuk komoditas strategis, dinilai dapat menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi gejolak ekonomi maupun konflik geopolitik.
Dalam sektor energi, Syahrul menyoroti masih adanya kebutuhan impor BBM, gas, dan minyak.
Karena itu, pengembangan sumber energi dalam negeri dinilai perlu terus diperkuat, baik melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia maupun percepatan penggunaan energi terbarukan.
Syahrul juga memberikan apresiasi terhadap rencana transformasi energi yang disampaikan Presiden Prabowo, khususnya rencana mengalihkan pembangkit listrik berbasis diesel menuju energi surya.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga dapat memberikan efisiensi terhadap pengeluaran negara dalam jangka panjang.
“Ini sangat cerdas sekali, menurut saya itu apresiasi yang luar biasa. Ini akan menghemat anggaran kita, BBM kita itu disebur bisa 70 triliun per tahun akan hemat jikalau kita mentransformasi energi kita dari energi diesel ke energi surya,” ujar Legislator yang juga dari Komisi I DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, Syahrul melihat Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya.
Letak geografis Indonesia yang mendapatkan paparan sinar matahari sepanjang tahun dinilai menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penggunaan energi terbarukan.
Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Indonesia diharapkan tidak berhenti sebagai konsumen energi, tetapi secara bertahap mampu menjadi negara yang memiliki kapasitas produksi energi sendiri sehingga kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan lebih mandiri.
Meski demikian, Syahrul menegaskan bahwa upaya membangun kedaulatan nasional bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari hubungan ekonomi dan kerja sama internasional.
Investasi asing dan kolaborasi dengan negara lain tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan, sepanjang pelaksanaannya memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
“Kita tetap harus membuka diri. Bapak Presiden menyampaikan, membuka diri untuk bekerja sama dengan negara lain, investasi tetap berjalan. Tetapi kita harus mempertahankan kedaulatan kita, bahwa silakan berinvestasi di kita, tetapi investasi yang memang mendukung dari misi-misi kita, dari target-target dan rencana-rencana kita,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia menambahkan, kerja sama investasi juga perlu diarahkan agar memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
Salah satunya melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan transfer teknologi, sehingga investasi yang masuk tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menguasai teknologi dan mengembangkan industrinya sendiri.
Pada akhirnya, Syahrul berpandangan bahwa kemandirian di sektor energi dan pangan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap posisi Indonesia dalam hubungan internasional.
Ketika kebutuhan strategis dapat dipenuhi secara mandiri, Indonesia dinilai akan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai perubahan dan tekanan global.
Menurutnya, penguatan kedaulatan tersebut juga dapat mendukung peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
Dengan fondasi ekonomi dan energi yang lebih kuat serta ketergantungan yang semakin rendah terhadap negara lain, Indonesia akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian internasional.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
