4. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Perkebunan
Kami mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Optimalkan BPDPKS, Petani Kelapa Sawit Raih Keuntungan dari Harga TBS
"Kami siap berkolaborasi dan berdialog dengan pemerintah dan kami sangat mendukung Astacita Presiden Prabowo," ujarnya.
"Sebagai salah satu wujud nyata Asta Cita tersebut kami meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak memasang patok/plang di perkebunan sawit rakyat. Agar tidak memberikan keresahan berakibat terganggunya kamtibmas, gangguan sosial di petani sawit dan masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarganya dari multiplier effect sawit, yang berujung terganggunya target pertumbuhan ekonomi 8%," kata Gulat.
5. Kembalikan Fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan
Baca Juga:
Peran Strategis BPDPKS: Pendorong Harga TBS dengan Program Berkelanjutan
Meminta Kementerian Pertanian (Kementan) kembali memberikan perhatian besar kepada petani sawit melalui dukungan kebijakan, terkhusus direktorat jenderal perkebunan supaya Kembali ke tugas pokoknya.
6. Membentuk Badan Sawit Nasional (BSAN)
Untuk menyelesaikan tumpang tindih kebijakan Kementerian/lembaga dan deregulasi aturan yang antagonis, serta memastikan pemasukan negara sesuai eksisting perkebunan sawit Indonesia diperlukan segera BSAN.
