WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi di wilayah masing-masing.
Ia meminta seluruh kepala daerah untuk secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di lapangan.
Baca Juga:
Prabowo Percepat Program Rumah Subsidi, Maruarar Ungkap Terobosan KUR Perumahan Rp130 Triliun
Menurut Tomsi, fluktuasi inflasi di tingkat daerah memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Bapak, ibu sekalian, inflasi 5,32 (persen) dalam satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur," kata Tomsi dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).
Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional yang menyoroti beberapa daerah dengan tingkat inflasi yang masih tinggi.
Baca Juga:
Pemerintah Dorong Swasembada Pangan Lewat Kredit Alsintan dan KUR Tebu Rakyat
Adapun provinsi dengan inflasi tertinggi saat ini meliputi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah.
Sementara itu, di tingkat kabupaten, angka inflasi tertinggi tercatat di Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci.
Untuk kategori kota, daerah dengan inflasi cukup menonjol adalah Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi nasional tahun ke tahun (year on year) dari September 2025 terhadap September 2024 tercatat sebesar 2,65 persen, sedangkan inflasi bulan ke bulan (month to month) dari Agustus ke September 2025 mencapai 0,21 persen.
Tomsi menilai angka tersebut masih dapat dikendalikan jika seluruh pemda berkomitmen untuk memperkuat langkah-langkah pengawasan harga di daerahnya.
Ia pun mendorong setiap pemerintah daerah untuk belajar dari wilayah lain yang berhasil menjaga stabilitas inflasi agar dapat menerapkan strategi serupa.
Menurutnya, upaya pengendalian harga tidak cukup hanya dengan koordinasi di atas kertas, melainkan perlu disertai tindakan nyata di lapangan.
Ia menekankan pentingnya pemantauan harga rutin, evaluasi program daerah, serta sinergi antarinstansi agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Tomsi juga mengingatkan bahwa pejabat daerah sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.
"Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu tiga jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat (melalui Rakor Pengendalian Inflasi). Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi," ujarnya.
Lebih lanjut, Tomsi mengapresiasi kerja sama aktif pemda yang telah melakukan berbagai langkah strategis dalam menekan inflasi, seperti operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, serta kerja sama antarwilayah untuk menjaga kelancaran pasokan pangan.
Ia menilai sejumlah daerah telah berhasil menurunkan harga komoditas utama seperti beras, cabai, dan minyak goreng, berkat kolaborasi lintas sektor yang baik antara pemda, pelaku usaha, dan masyarakat.
Selain menjaga pasokan, Tomsi juga menekankan pentingnya pemanfaatan belanja tidak terduga dan dukungan anggaran transportasi dari APBD untuk memperkuat distribusi barang kebutuhan pokok.
Ia juga mendorong gerakan menanam di wilayah masing-masing sebagai langkah preventif menjaga ketahanan pangan daerah.
"Kalau kita kerja, kalau kita mau usaha (harga-harga pangan) bisa (terkendali). Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih bisa," ucapnya.
Dengan komitmen bersama dan aksi nyata di lapangan, ia yakin laju inflasi nasional dapat terus ditekan, sehingga harga kebutuhan masyarakat tetap stabil dan daya beli rakyat terjaga.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
