WahanaNews.co, Jakarta - BPJS Kesehatan merupakan badan yang mengadakan program jaminan kesehatan. Untuk menikmati layanan BPJS Kesehatan, peserta harus membayar iuran tiap bulannya.
Apabila peserta telat membayar iuran BPJS Kesehatan, peserta dapat diberikan sanksi. Lantas, apa sanksi yang diberikan apabila peserta menunggak bayar iuran BPJS Kesehatan?
Baca Juga:
BPJS Kesehatan Gelar Sarasehan Sosialisasi Program JKN Bersama Polri dan Bhayangkari
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013, apabila peserta BPJS Kesehatan menunggak iuran, maka mereka akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
Teguran Tertulis
Teguran tertulis akan diberikan paling banyak dua kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja.
Baca Juga:
Program JKN, Solusi Cerdas Persalinan Tanpa Kantong Jebol
Denda
Dikutip dari situs Indonesia Baik, Selasa (17/10/2023), peserta yang telat bayar iuran BPJS Kesehatan tidak didenda sama sekali. Namun, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, status kepesertaan peserta BPJS Kesehatan akan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya apabila menunggak iuran BPJS Kesehatan.
Dalam pasal 42 ayat (5) tertulis "Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya."
Pasal tersebut berarti apabila peserta tidak melakukan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, maka peserta tidak akan didenda.
Namun, apabila peserta melakukan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, maka peserta wajib membayar denda 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.
Adapun ketentuan denda penunggakan iuran BPJS Kesehatan, yaitu:
* Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan
* Besaran denda paling tinggi Rp 30 juta
Tidak Dapat Layanan Publik
Apabila peserta menunggak iuran, maka mereka tidak akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, seperti:
Untuk pemberi kerja
* Perizinan terkait usaha
* Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
* Izin mempekerjakan tenaga kerja asing
* Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
* Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Untuk semua orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima batuan iuran
* Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
* Surat Izin Mengemudi (SIM)
* Sertifikat tanah
* Paspor
* Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
[Redaktur: Sandy]
