WahanaNews.co, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kedaulatan digital Indonesia harus dilindungi dengan menjaga aset digital dan terus mempertahankan produk lokal di pasar digital.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Rabu (04/10/2023), di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
“Kita harus melindungi kedaulatan digital kita dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau enggak bisa 100 persen barang kita, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul data, informasi, akses pasar, semuanya,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, mencapai 44 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) di tahun 2020, 77 miliar Dolar AS di tahun 2022, dan diproyeksikan mencapai 146 miliar Dolar AS di tahun 2025 dan 360 miliar Dolar AS di tahun 2030.
“Kalau yang namanya Digital Economy Framework Agreement di ASEAN ini bisa kita selesaikan negosiasinya di tahun 2025 yang angkanya terakhir tadi, yang 360 billion US Dollar itu akan lipat menjadi dua kali. Artinya, 720 miliar US Dollar. Kalau dirupiahkan Rp11.250 triliun potensi ekonominya, sangat besar sekali,” ujar Presiden.
Baca Juga:
Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta
Kepala Negara pun menekankan pentingnya untuk mempersiapkan talenta-talenta digital agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar dalam ekonomi digital.
“Kita harus jadi pemain. Ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan, waktunya hanya dua tahun, dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya dua tahun bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita, ini yang bukan barang yang mudah,” ujarnya.
Presiden juga menekankan agar Indonesia menjadi produsen, bukan hanya konsumen. Saat ini, kata Presiden, 123 juta masyarakat menjadi konsumen di pasar digital yang 90 persen barangnya berasal dari barang impor.
