WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo memaparkan anggaran untuk ketahanan pangan tahun ini ditetapkan Rp 92,3 triliun. Alokasi tersebut, kata dia, naik dibanding sebelumnya yang hanya Rp 86 triliun.
"Gede banget loh ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkret apa? Harus jelas," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
Jokowi kemudian merincikan sebaran anggaran pangan puluhan triliun itu. Pertama, anggaran Rp 36,6 triliun disebar untuk berbagai kementerian. Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran Rp 14,5 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 15,5 triliun; dan kementerian lainnya Rp 600 miliar.
Jokowi lalu memberi perintah khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Saat ini, kata Jokowi, sudah 29 dari 61 bendungan besar yang selesai dibangun.
"Tahun ini tambah lagi sembilan bendungan rampung," kata dia.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
Jokowi pun meminta Basuki mulai mengerjakan proyek-proyek skala kecil yang bisa langsung digunakan masyarakat. Misalnya, embung yang tidak luas, tapi bisa dibangun dengan jumlah banyak.
Kemudian, proyek kecil seperti irigasi yang bisa langsung bermanfaat untuk proses produksi.
"Seperti yang kita lihat di NTT (Nusa Tenggara Timur) konkret dan langung produksi. Kita enggak ada waktu. Ini kesempatan kita untuk memanfaatkan peluang karena krisis pangan dunia," kata eks Gubernur DKI Jakarta ini.
Kedua, anggaran senilai Rp 33,8 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi pupuk Rp 25,3 triliun; cadangan beras Rp 3 triliun; belanja stabilitas harga pangan Rp 2,6 triliun; dan belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 triliun
Jokowi menyebut anggaran ini juga tak kalah besarnya. Karena itu, harus jelas pemanfaatannya. "Sekali lagi, kita dalam suasana dunia yang sedang tidak pasti dan tidak baik," kata dia.
Ketiga ialah anggaran sebesar Rp 21,9 triliun. Pos anggaran ini tersebar untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 8,1 triliun, DAK non-fisik Rp 2,2 triliun, dan sisanya dana desa.
"Ini harus betul-betul netes hasilnya, harus menetas bermanfaat," ujar Jokowi. [rin]
