WahanaNews.co |
Indonesia akan menjadi tuan rumah forum Presidensi G-20, yang akan diselenggarakan
pada tahun 2022 mendatang.
Forum G-20 ini merupakan The Only Global
Premier Economic Forum yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena
negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85% dari PDB dunia.
Baca Juga:
Kontroversi Calon Ketum Golkar: Agung Laksono Tegaskan Bahlil Bukan 'Titipan Istana'
Seperti diketahui, pada Konferensi Tingkat
Tinggi G-20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi, 22 November 2020, Indonesia telah
ditetapkan sebagai tuan rumah Presidensi G-20 Tahun 2022.
Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai
penyelenggara Presidensi G-20 Tahun 2022 tersebut, perlu dibentuk suatu Panitia
Nasional yang akan melakukan serangkaian kegiatan berupa berbagai pertemuan dan
Konferensi Tingkat Tinggi.
Oleh karena itu, Presiden telah menerbitkan
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara
Presidensi G-20 Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021.
Baca Juga:
soal Isu Disepakati Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Buka Suara
Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto, dipercaya untuk memimpin Sherpa Track G-20,
yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan, yaitu seluruh isu yang
menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga
kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi,
lingkungan, dan perubahan iklim.
Menko Airlangga mengatakan, "Di bawah
kepemimpinan Indonesia tahun depan, G-20 akan mengangkat tema besar Recover
Together, Recover Stronger. Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan
Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi
dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence."
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa untuk
pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerjasama yang erat antar negara-negara
G-20.
Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 akan
difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan
ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai Ketua Bidang Sherpa Track,
Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar
Negeri dalam mengoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20
mendatang.
Tugas pokok tersebut, antara lain:
(1) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas
Penanggung Jawab Bidang, dalam hal ini sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L)
yang menjadi focal point kelompok kerja G-20, antara lain Kementerian
ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenparekraf, Kemenkominfo,
Kemendikbud-Ristek, Kemenaker, Kementan, Kemendag, Kemeninves, Kemenperin,
Kemenkes, Kementerian LHK, dan KPK;
(2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas
Koordinator Harian, yang terdiri dari Co-Sherpa G-20 Indonesia, yaitu
Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA,
Dr Raden Edi Prio Pambudi, dan Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan
Program-Program Prioritas, Dr Dian Triansyah Djani;
(3) Mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian
persiapan dan pelaksanaan Presidensi G-20 Indonesia;
(4) Menetapkan rencana induk penyelenggaraan
KTT G-20 Tahun 2022 dan seluruh pertemuan jalur Sherpa --baik tingkat Working
Groups maupun tingkat Menteri, dan Engagement Groups;
(5) Menetapkan rencana kerja dan anggaran
setiap bidang;
(6) Menyampaikan laporan kepada Presiden RI.
Pandemi Covid-19 menambah kompleksitas
tantangan yang dihadapi oleh forum ini, dan juga ekspektasi bahwa Indonesia
akan memimpin langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi.
Menko Airlangga menjelaskan lima nilai
strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G-20, yaitu:
(1) Sinergi antara Indonesia dan dunia
internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari
pandemi Covid-19;
(2) Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan
arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem
keuangan internasional;
(3) Presidensi G-20 akan dimanfaatkan
Pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan
Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk
peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia;
(4) Indonesia akan memanfaatkan dukungan
internasional terhadap prioritas Pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi,
pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan
persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan
menjadi beberapa bahasan utama Presidensi G-20 tahun mendatang;
(5) Presidensi G-20 Indonesia berpotensi
menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir
tahun 2022.
Demi mendukung kesiapan infrastruktur
teknologi dalam persiapan Presidensi G-20 Indonesia, Pemerintah telah membangun
portal Document Management System (DMS) untuk menata secara digital
dokumen substansi terkait G-20 dan menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G-20
Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh K/L yang terlibat di G-20.
"Ini merupakan insiatif yang sangat bagus,
untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel,
terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G-20," tambah Airlangga.
Sesuai kesepakatan KTT G-20 di Riyadh pada
tahun 2020, Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 pada tahun 2022.
Keputusan ini maju setahun lebih awal dari
rencana semula pada tahun 2023, setelah India mengajukan pertukaran dengan
Indonesia, karena India membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang.
Alasan lainnya ialah karena Indonesia akan
menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023.
KTT G-20 rencananya akan diselenggarakan pada
bulan November 2022 di Bali, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
dalam setiap pertemuan yang akan dilakukan secara fisik, dengan melibatkan
sekitar 6.500 delegasi asing. [dhn]
