Kasus Akidi Tio Menguji Nalar Pejabat Publik

Redaksi - Nasional

Kamis, 5 Agustus 2021 - 10:53 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Keraguan publik mengenai sumbangan dana penanganan Covid-19sebesar Rp 2 triliun yang dijanjikan oleh keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio muncul ketika sang anak bungsu, Heriyanty,dijemput polisi pada Senin (2/8/2021) kemarin.

Bukan tanpa sebab, setelah satu pekan janji pemberian bantuan itu diserahterimakan secara simbolis kepada Kapolda SumateraSelatan (Sumsel), Irjen Pol Eko Indra Heri, hingga kini dana bantuan itu tak kunjung cair.

Baca Juga:

Kapolri Copot Kapolda Sumsel

Sempat menuai pujian publik, terutama dari netizen di media sosial, belakangan keluarga Akidi Tio membuat publik geram, karenasumbangan tersebut kini hanya dianggap sebagai kebohongan belaka.

Salah satu yang skeptis soal gembar-gembor sumbangan Rp 2 triliun itu adalah mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin.

Sebelum donasi Rp 2 triliun dari keluarga Akidiitu menjadi perkara di kepolisian, Hamidmenjadi salah satu yang bersuara menolak percaya lebih dulu hingga uangnyabetul-betul nyata.

Baca Juga:

Kasus Akidi Tio: Didesak Copot Kapolda Sumsel, Ini Respons Polri

Melalui sebuah tulisan di kolom media daring,Menkumham era SBY-JK (2004-2009) itu sempat memaparkan keraguannya tersebut disebabkan banyak faktor.

"Dari awal saya tidak pernah percaya itu (sumbangan Rp 2 triliun). Karena, orang yang berjanji itu inkonsisten dengan profilnya," kata Hamid, saat berbincang dengan wartawan, Selasa (3/8/2021).

Menurut dia, harta kekayaan Akidi Tio dan keluarganya patut diragukan, karena selama ini jarang sekali didengar.

Hamid, sebagai mantan pejabat publik pun, menilai bahwa latar belakang keluarga pengusaha tersebut tak bisa membuktikan kepemilikan harta hingga Rp 2 triliun.

"Kita tidak pernah mendengar ada perusahaannya [keluarga Akidi]. Beda, misalnya, kalau yang menyumbang itu pemilik BCA, nah semua orang [akan berkata], "oh iya iya".Enggak ada keraguan,"imbuhnya.

Sejumlah pertanyaan yang harusnya terjawab sejak awal itu, disayangkan Hamid tak dilakukan pejabat publik di Sumsel sejak awal, saat menerima simbolis donasi untuk penanganan pandemi senilai Rp 2 triliun dari Akidi Tio.

"Agak terganggu secara intelektual, kenapa kita mudah mempercayai yang begituan. Bukankah ada serentetan kejadian masa silam, terjadi hal seperti ini dan itu tidak terbukti, ya kan?" ujar Hamid.

Contoh Kebohongan di Masa Lalu

Sebenarnya, hampir tiap era kedudukan Presiden di Indonesia memiliki kasus-kasus penipuan serupa yang melibatkan pejabat publik.

Salah satu yang paling heboh, misalnya, saat mantan Menteri Agama, Said Agil Al-Munawar, mempercayai kabar keberadaan harta karun di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat.

Kala itu, pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang berkuasa.

Said pun mengklaim harta karun di Batutulistersebut cukup untuk membayar utangluar negeri RI kala itu.

Said bersikeras untuk menggali harta karun itu, namun menuai banyak protes, sehingga tak jadi dilakukan.

Hingga saat ini, keberadaan harta karun tersebut tak terbukti.

Atau, sambung Hamid, kasus lain yang mencuat pada 2008, terkait penemuan blue energy di Yogyakarta, yang disebut-sebut dapat menjadikan air sebagai bahan bakar.

Penelitian ini didukung kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Kasus yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) - Jusuf Kalla (JK) ini dibatalkan, karena dalam perjalanannya tak dapat dibuktikan penelitian tersebut dan tidak pernah ditemukan alat yang dapat mengonversi air menjadi bahan bakar.

"Makanya, ketika kasus [sumbangan Akidi Tio]ini muncul, begitulah reaksi intelektual saya yang memprotes. Kenapa kita [elite] mudah percaya, kasihan rakyatnya, ya kan," timpal Hamid, dalam perbincangan itu.

Terkait soal kepercayaan pada hal yang mustahil, namun digaungkan seolah jadi kebenaran oleh tokoh elite hingga pejabat publik, sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Ida Ruwaida,mengatakan, itu tak lepas dari sifatmanusia secara umum yang mudah percaya.

"Apalagi jika sumber informasinya adalah orang-orang yang dikenal, terkenal, atau tokoh berpengaruh. Bahkan, uniknya, di era digital ini, masyarakat pun mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum tentu akurat... Apalagijikainformasi tersebut disebarkan oleh orang-orangyangmenurutmerekapatut dipercaya," kata Ida, saat dihubungi wartawan, Rabu (4/8/2021).

Ia pun mencontohkan kasus-kasus lain yang sering muncul di publik, seperti penipuan arisan, penggandaan uang, dan lain-lain.

Semua itu, sambungnya, memiliki garis merah, yakni berkaitan dengan ekonomi.

"Orientasi material atau kesejahteraan secara ekonomi menjadi isu mendasar dalam masyarakat kita, apalagi dalam situasikrisis/pandemi seperti ini," sambung Ida.

Untuk mengatasi hoaks di masyarakat, kata dia, pejabat publik sangat berperan penting untuk mengontrolnya lewat edukasi kepada warga.

Abai Cek dan Ricek

Dalam kasus Akidi, Hamid meyakini, pejabat publik bersangkutan telah abai melakukan konfirmasi dan penelusuran sebelum dengan bangga memublikasikannya kepadapublik, termasuk lewat media masa.

Padahal, menurut dia, negara memiliki sumber daya yang mumpuni untuk menelusuri kebenaran sumbangan itu.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memastikan uang yang akan disumbangkan benar-benar nyata sebelum membeberkannya kepada masyarakat luas.

"Kan gampang sekali mengeceknya. Pertama, melalui transaksi di PPATK. Kan uang Rp 100 ribu saja bisa terdeteksi di situ. Kedua, kroscek dengan pajaknya, ya toh?" kata Hamid.

Sosiolog dari Universitas Andalas, Indradin, menilai, apa yang terjadi pada perkara keluarga Akidi Tio di Sumsel itu menunjukkan kondisi negara yang sudah terkuras anggarannya untuk penanganan pandemi, sehingga pejabat publik, sampai sebagian masyarakat, ada saja yang percaya bila muncul orang yang mengaku ingin berdonasigunamembantu.

"Salah pihak penerima juga, terlalu lugu, karena jumlah yang fantastis itu rasanya sulit dipercaya untuk orang Indonesia," kata dia, saat dihubungi wartawan, Rabu (4/8/2021).

Namun, Indradinjuga mengaku heran, tak ada cek ricek dilakukan institusi Polda Sumsel sebelum rencana pemberian sumbangan itu digembar-gemborkan secara resmi oleh institusi tersebut.

"Mestinya, jumlah yang fantastis itu, atau dalam tanda petik tidak masuk akal terjadi di Indonesia, mestinya ditelusuri dulu sebelum dinyatakan diterima," tambahnya.

"Ini sama saja dengan percaya takhayul," imbuhnya.

Gembar-gembor dana sumbangan Akidi Tio tersebut tak lepas dari hasil publikasi Polda Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilakukan saat pengusaha itu menyerahkan "uang" secara simbolis dengan menggunakan styrofoam yang dilapisi kertas bertuliskan nilai sumbangannya pada pekan lalu.

Disebut-sebut, Akidi Tio merupakan teman lama Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, saat masih bertugas di Aceh.

Kedekatan itu yang membuat pengusaha asal Langsa ini mau menyumbangkan nilai fantastis untuk membantu penanganan pandemi.

"Kita sangat menyesalkan kecerobohan Kapolda Sumsel ini, sehingga tidak hati-hati menerima sumbangan sosial," kata peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat dihubungi wartawan, Selasa (3/8/2021).

Serupa pernyataan Hamid sebelumnya, Bambang mengatakan,Irjen Pol Eko selaku Kapoldamemiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penelusuran terkait kepastian ada atau tidaknya uang yang hendak disumbangkan.

Penelusuran perlu juga dilakukan untuk mengecek latar belakang dari uang bernilai fantastis itubilamananantinya benar diserahkan sebagai bantuan sosial.

Pasalnya, uang yang disumbangkan juga harus tak melawan hukum atau didapat secara ilegal.

"Ada Dit Intelkam yang bisa melacak rekam jejak penyumbang, ada Ditreskrimsus yang bisa meminta bantuan perbankan untuk melacak ada atau tidaknya uang Rp 2 triliun itu. Semua sumber daya bisa dikerahkan untuk memastikan uang itu ada atau tidak," ucap Bambang.

Menurutnya, jika sebelumnya terbukti uang tersebut tak benar-benar ada, peristiwa itu tak hanya mempermalukan Irjen Eko selaku Kapolda Sumsel secara pribadi, namun mencoret nama baik institusi Polri.

Bambang menilai, Kapolda dalam perkara ini telah melampaui kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum (APH).

Dia menilai, sosok jenderal bintang dua itu tak perlu menerima sumbangan yang kemudian memunculkan masalah baru.

Selain itu, kata dia, polisi bukan pada tugasnya untuk menerima dana sosial.

"Tupoksi kepolisian adalah sebagai penjaga Kamtibmas sekaligus penegak hukum. Hal-hal seperti inilah yang memunculkan konflik kepentingan di kepolisian," jelas Bambang.

Ke depannya, kata dia, perlu dilakukan pembenahan, sehingga kepolisian dapat menghindari penerimaan sumbangan-sumbangan sosial serupa.

Menurutnya, lebih baik jika hal tersebut diarahkan kepada pihak yang lebih berwenang di Pemerintah Daerah.

"Kapolri lebih baik segera menarik Irjen Pol Eko Indra Heri dari jabatan Kapolda Sumsel, agar tidak terjadi konflik kepentingan terkait penyelidikan dan penyidikan," kata dia.

"Sekaligus menjaga agar tidak ada abuse of power," tambahnya.

Sementara itu, HamidAwaluddin, meskipun menyesali tak ada cek ricek dilakukan Kapolda Sumsel selaku penegak hukum atas janji sumbangan Rp 2 triliun dari Akidi Tio, dia mencoba berpikir positif.

Menurutnya, pejabat publik tersebut itu langsung mempercayai perkataan Heriyanty, selaku putri dari almarhum Akidi Tio, mungkin terbawa euforia dana yang begitu banyak untuk dapat membantu masyarakat Sumsel di tengah pandemi.

"Niat untuk membebaskan rakyat dari keterhimpitan, saya melihat dari situ saja," kata dia, yang kini juga tercatat sebagai salah satu ketua di Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tersebut.

Hamid kini beranggapan bahwa Heriyanty hanya memanfaatkan momentum pandemi dan kepercayaan pejabat tersebut untuk menjustifikasi kekayaannya.

Hal itu tak lepas pula kasus-kasus hukum yang belakangan terkuak, di mana diduga Heriyanty terlilit utang dan terlibat penipuan.

Hal itu pun merujuk pada kasus di mana Heriyanty dilaporkan ke Polda Metro Jaya, yang lalu dicabut kemudian oleh pelapornya.

"Dengan dia mengumumkan begitu, dia ingin meyakinkan kepada orang yang ditipu, "jangan takut loh, saya banyak uang ini". Dia mau meminjam tangan negara, menjustifikasi. Itulah Pak Gubernur, itulah Pak Kapolda," kata Hamid.

Indradin, selaku sosiolog, juga mencoba melihat dari sisi seperti yang diduga Hamid: mengenai kesulitan pemerintah tangani pandemiCovid.

"Menurut saya, kalau yang menerima percaya, itu masuk akal. Pemerintah saat ini sedang membutuhkan bantuan berbagai pihak, karena keuangan negara terkuras dalam penyelesaian masalah musibah Corona. Kemudian kejadian ini [keluarga Akidi] tidak ada yang menyangka kalau palsu, karena jarang terjadi sebelumnya," ujar Indradin.

Polda Sumsel Buka Posko Pengaduan Korban Anak Akidi Tio

Kisah sumbangan Akidi Tio ini belum usai.

Kepolisian masih melakukan penelusuran terkait keberadaan uang Rp 2 triliun tersebut.

Bukan hanya itu, Mabes Polri pun telah mengirim tim internal, yang terdiri tas Itwasum dan Divpropam, untuk memeriksa Kapolda Sumsel dan jajaranya terkait dugaan hibah bodong AkidiTio.

Selain itu, Polda Sumsel juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang pernah merasa ditipu atau menjadi korban Heriyanty.

Sebelumnya, GubernurSumsel, Herman Deru, yang hadir saat acara penyerahan simbolis bantuan dari Akidi Tio melalui Kapolda Sumsel itu, mengaku diundang secara mendadak.

"Saya waktu itu hanya diundang saja. Kalau saya ditawari, pasti harus dilacak dulu dari mana sumbernya. Meskipun ada yang mau memberi bantuan, kalau saya tidak akan pernah mau terima,kecuali bentuknya material (barang)," ungkap Herman, Senin (2/8/2021) siang.

Selanjutnya, dia meminta Polda Sumsel mengusut tuntas perkara dugaan penipuan yang dilakukan keluarga almarhum Akidi Tio karena telah menimbulkan kegaduhan se-Indonesia. [dhn]

Ikuti update berita pilihan dan breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik https://t.me/WahanaNews, lalu join.