WahanaNews.co | Kasus konvoi kampanye sistem khilafah, membuat resah masyarakat. Aksi tersebut selain terjadi di Cawang, Jakarta Timur, juga di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Karawang.
Berdasarkan pantauan video, aksi konvoi khilafah tersebut dilakukan oleh jemaah atau anggota organisasi Khilafatul Muslimin. Mereka membagikan selebaran berisi ajakan agar masyarakat mendukung sistem khilafah diterapkan di Indonesia.
Baca Juga:
Khilafatul Muslimin Lakukan Hidden Crimes, Artinya Apa Sih?
Siapakah organisasi Khilafatul Muslimin yang nekat menggelar kampanye sistem khilafah itu? Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan, kelompok Khilafatul Muslimin sama bahayanya dengan HTI, NII dan ISIS.
Sebab, Khilafatul Muslimin juga mengampanyekan tegaknya sistem khilafah di Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 45.
"Bedanya, HTI merupakan gerakan trans-nasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan khalifah terpilih,” kata Nurwakhid, Selasa (31/5/2022).
Baca Juga:
Khilafatul Muslimin Punya Universitas, Lulusannya Sarjana Apa?
Nurwakhid menyatakan, genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari Negara Islam Indonesia (NII) karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII.
Pendiri dan pemimpin gerakan Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII, sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Ngruki dan ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia pada 2000, walaupun memilih tidak aktif.
Terdapat beberapa parameter yang bisa dipakai dalam melihat Khilafatul Muslimin. Pertama, dari aspek ideologi sangat berbahaya karena memiliki cita-cita ideologi khilafah di Indonesia sebagaimana HTI.
"Walaupun dalam pengakuan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, namun ideologi mereka adalah mengkafirkan sistem yang tidak sesuai dengan pandangannya," ujar Nurwakhid.
Kedua, lanjut Nurwakhid, secara historis pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII, MMI dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme.
Baraja disebut telah mengalami 2 kali penahanan, pertama, pada Januari 1979 dan ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985.
Ketiga, dampak ideologis, yakni gerakan ini memiliki cita-cita ideologi perubahan sistem sangat rentan bermetamorfosa dalam gerakan teror.
"Lihatlah kasus penangkapan NAS tersangka teroris di Bekasi yang ditemukan di kontrakannya kardus berisi Khilafatul Muslimin dan logo bordir Khilafatul Muslimin," tutur Nurwakhid.
Selain itu gerakan Khilafatul Muslimin mudah berafiliasi dengan jaringan kelompok teror seperti ISIS. Menurut dia pada masa kejayaan ISIS di tahun 2015, Rohan Gunaratna peneliti terorisme dari Singapura menggolongkan Khilafatul Muslimin telah berbaiat kepada ISIS.
Terkait masalah ini, Nurwakhid memaparkan BNPT telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda di seluruh wilayah untuk mewaspadai gerakan ini karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme.
"Koordinasi ini akan terus dikuatkan. Tujuannya untuk terus melakukan deteksi sedini mungkin terkait potensi munculnya akar radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat," ucap Nurwakhid.
Diberitakan sebelumnya, konvoi kampanye khilafah yang dilakukan sejumlah orang menggunakan sepeda motor, tak hanya terjadi di Cawang, Jakarta Timur, melainkan juga di Kecamatan Parongpong, KBB (sebelumnya disebut Kota Cimahi) dan kabupaten Karawang.
Polda Jabar tengah mengusut keterlibatan Khilafatul Muslimin yang diduga terlibat kejadian itu.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, sampai saat ini, belum diketahui tujuan dari organisasi tersebut mengampanyekan sistem khilafah kepada masyarakat. Saat ini, Polda Jabar masih melakulan pendalaman.
"Konvoi khilafah terjadi di Cimahi dan Karawang. Dari tulisan yang ada, mereka mengajak (masyarakat) membuat sistem khilafah yang bertentangan dengan sistem di negara kita," kata Kabid Humas Polda Jabar kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).
Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan, kegiatan konvoi organisasi Khilafatul Muslimin tersebut dipastikan tidak berizin.
"Kegiatan tersebut tidak mempunyai izin. Masih banyak hal yang perlu dilakukan pendalaman. Kami akan memeriksa mereka semua, baik organisasinya maupun orang-orang yang ikut dalam aksi (konvoi) tersebut," ujar Kombes Pol Ibrahim Tompo.
Menurut Kabid Humas Ibrahim, Polda Jabar sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam konvoi khilafah.
"Ada beberapa yang melaksanakan konvoi kemarin di daerah Cimahi dan Karawang (sudah diperiksa)," ujar Kombes Pol Ibrahim Tompo.
Diketahui, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyelidiki konvoi motor membawa atribut, berupa poster hingga bendera bertuliskan 'Khilafatul Muslimin' di Jakarta Timur (Jaktim). Sebelumnya kejadian itu viral di media sosial.
"Densus 88 sudah monitor dan masih menyelidiki peristiwa ini," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Selasa (31/5/2022). [rin]
