WahanaNews.co | Connie
Rahakundini Bakrie menemui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga:
Surya Paloh 'Restui' Waketum Nasdem Ahmad Ali Temui Prabowo
Pertemuan itu berlangsung pada Jumat (11/6/2021). Mereka
bertemu di Kementerian Pertahanan RI, Jalan Medan Merdeka Barat.
"Perkuat diri membangun negeri Bersama Pak Prabowo
Subianto, Connie Rahakundini Bakrie dan Bro Ahmad Sahroni," tulis Dasco
melalui akun Instagram resminya, Jumat (9/11).
Tak dijelaskan isi pertemuan itu. Dasco hanya menyebut
pertemuan itu sebagai bentuk memperkuat diri membangun negeri.
Baca Juga:
Sekjend Gerindra Akui Agenda Pertemuan Prabowo dengan Megawati
Sebelumnya Connie Bakrie menyebut 'Mister M' saat ditanya
realisasi dari upaya Presiden Jokowi yang sebelumnya memerintahkan agar broker
transaksi jual-beli alutsista diberantas. Atas ucapan Connie Bakrie, Menteri
Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah angkat bicara.
"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima
kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa Mafia yang dia sebut
berinisial Mister M, bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau
kepolisian," ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar
Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (10/5).
Menanggapi pernyataan Prabowo, Connie meminta KPK turun
tangan. Menurut Connie, Mister M akan terungkap bila KPK menelisik tahapan
CADMID Alutsista. CADMID adalah siklus dalam sistem pengadaan alutsista, mulai
dari konsep hingga manufacturing.
"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat
terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa
saja Mr M dimaksud," ujar Connie dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).
Connie juga bicara soal transparansi dalam kebijakan
anggaran. Dia meminta Kementerian Pertahanan terbuka perihal tersebut.
"Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga
siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," kata
Connie.
"Good governance memandatkan adanya transparansi di
mana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan
dan Kementerian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan
anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran,
tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan
alutsista dimaksud," lanjutnya.
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) beredar di publik. Rancangan
Perpres Alpalhankam tersebut menyebutkan angka yang dibutuhkan untuk membeli
alutsista sebesar USD 124.995.000 yang jika dikonversikan sekitar Rp
1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan akan mengusut
kebocoran itu. Saat ini, pembahasan mengenai Alpalhankam terus berlangsung.
"Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian
dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih
berlangsung sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan
menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian
politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy
(kecemburuan politik), dan tentu Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas
untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut
sehingga menjadi simpang siur di publik," ujar Dahnil dalam keterangannya,
Senin (31/5).
Dahnil menyebut, sesuai petunjuk Presiden RI Joko Widodo
kepada Prabowo Subianto, Jokowi disebutnya ingin ada kejelasan soal lima sampai
dengan 25 tahun ke depan Indonesia bisa memiliki alpalhankam apa saja. Dahnil
menyinggung alpalhankam Indonesia yang sudah tua-tua.
"Berangkat dari direktif tersebut, dengan juga melihat
kondisi alpalhankam kita yang faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60 persen
alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan. Dengan
demikian, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang
kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta
keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang. Oleh sebab itu,
Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpalhankam
melalui reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam," kata Dahnil.
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan
masih menggodok rencana pembelian alutsista tersebut. Prabowo mengatakan telah
menjelaskan kepada Komisi I DPR RI soal anggaran alutsista ini.
"Ini sedang digodok. Sedang direncanakan," kata
Prabowo usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR, di kompleks gedung MPR/DPR,
Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
"Kita sedang menyusun itu. Ya kita sedang membahas,
banyak pertanyaan. Ya ada juga isu-isu di luar dan sebagainya saya jelaskan
satu per satu rencana ini masih kita godok bersama Bappenas bersama Kemenkeu,
dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya," ujarnya. [dhn]