“Harapannya pembangunan layanan digital ini menggunakan pendekatan yang terintegrasi. Ini merupakan momentum kita untuk melakukan penguatan data, infrastruktur digital, dan kolaborasi baik pemerintah pusat dan daerah ataupun dari lembaga pemerintahan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan bahwa percepatan transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga:
Jumat Aksi PANRB ASRI, Dorong ASN Terapkan Budaya Kerja Sehat dan Ramah Lingkungan
Transformasi tersebut dilakukan melalui digitalisasi data, penyederhanaan proses bisnis, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk model prediktif dan analisis kebijakan.
“Kita membangun digital engagement di masyarakat salah satunya melalui budaya inovasi, teknologi, dan strategi kedepannya,”
Ia menambahkan, pemanfaatan data dukung pembangunan sangat penting sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan lebih cepat, akurat, serta meminimalkan potensi kesalahan data.
Baca Juga:
Menteri PANRB Dorong Penguatan Kelembagaan Perpusnas untuk Transformasi Literasi Nasional
Sebagai contoh implementasi, KPTDP telah melakukan uji coba di Kabupaten Banyuwangi yang berhasil menyederhanakan alur layanan dari sembilan tahapan menjadi hanya tiga langkah ringkas melalui pemanfaatan infrastruktur publik digital.
Selain itu, optimalisasi peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga diperkuat. Nantinya, masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pendampingan dalam mengakses layanan digital tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sebaliknya, pendamping akan hadir secara langsung membantu proses pendaftaran dan verifikasi di lapangan.
Saat ini, Kabupaten Banyuwangi tengah memasuki tahap pengumuman hasil kelayakan penerima bantuan serta masa sanggah. Secara paralel, pemerintah berencana memperluas implementasi sistem ini ke 41 kabupaten/kota lainnya, termasuk di Provinsi Bali, sebagai bagian dari strategi nasional mempercepat transformasi digital layanan publik.
