WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat agenda transformasi digital sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Salah satu fokus utama dalam langkah tersebut adalah perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya semakin tepat sasaran, transparan, dan efisien.
Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) dalam implementasi digitalisasi bansos.
Baca Juga:
Pemerintah Dorong Integrasi BPJS Kesehatan dengan INAku untuk Permudah Layanan Kesehatan
Daerah ini dinilai telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital, baik dari sisi infrastruktur, tata kelola, maupun kolaborasi lintas sektor.
Upaya penguatan ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Kegiatan bertajuk Penguatan Implementasi Kartu Sejahtera dalam Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha Produktif Wilayah Bali tersebut digelar di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026).
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan SDM Unggul untuk Dukung Program Prioritas PHTC Presiden Prabowo
Forum ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mematangkan strategi perluasan digitalisasi bansos secara nasional.
Pelaksana Tugas Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai agenda percepatan transformasi digital pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan bantuan sosial yang lebih akurat dan terintegrasi.
Menurutnya, transformasi dimulai dari sistem bantuan sosial karena sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan membutuhkan validitas data yang tinggi. Ke depan, pendekatan ini diharapkan dapat diperluas ke berbagai layanan publik lainnya.
