Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah menyediakan data akurat sehingga bansos dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar berhak.
Tahun ini, Kementerian Sosial akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pencocokan data lanjutan.
Baca Juga:
BUMN Topang Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, MARTABAT Prabowo-Gibran: Transformasi Harus Terus Dipercepat
Langkah tersebut dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk mendeteksi penerima bansos yang masih terlibat judi online.
"Untuk sementara memang di (desil) satu, dua ya, dan memang banyak temuan ya. Enggak banyak sih, memang beberapa temuan gitu ya, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ada yang dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Ada yang sengaja. Kalau yang sengaja ya, itu kita beri garis merah," ucap Gus Ipul.
Mayoritas penerima bansos yang terindikasi judi online berasal dari kelompok masyarakat desil satu dan dua, yaitu kelompok ekonomi paling rentan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Langkah Hijau PLN EPI Jaga Pesisir Lombok dan Ketahanan Energi Nasional
Pemerintah juga menemukan sejumlah kasus bantuan sosial digunakan oleh pihak lain di luar penerima manfaat.
"Kami tentu mengawasi dan sekaligus memberikan pendampingan lewat pendamping-pendamping yang kami punya di setiap daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Gus Ipul.
Kementerian Sosial terus memperkuat pengawasan melalui pendamping sosial di seluruh daerah agar dana bansos tidak lagi disalahgunakan untuk aktivitas judi online.
