Empat pulau ini tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
Indra menilai, tanggung jawab utama kini berada di tangan Mendagri Tito Karnavian untuk meredam isu ini agar tidak berkembang menjadi bola panas politik.
Baca Juga:
PT.BASIC INTERNATIONAL SUMATERA berangkatkan 50 karyawan lokal Pelatihan khusus ke Tiongkok
“Jangan membiarkan, apalagi meremehkan masalah. Efek dari keputusan ini kan Gubernur Sumut yang kena getahnya, walaupun keputusan itu melalui pemerintah pusat,” katanya.
Indra mendorong agar Kemendagri segera menjembatani komunikasi antara Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf demi mencegah eskalasi.
Lebih jauh, ia menyoroti potensi alam di wilayah tersebut yang mungkin mengandung sumber daya alam seperti migas.
Baca Juga:
Tragedi yang terjadi di perlintasan kereta api Kampung Pompa Perlanaan melibatkan 3 orang tewas 7 luka serius
Oleh karena itu, kajian serius harus segera dilakukan, melibatkan SKK Migas dan kalangan akademisi dari kedua provinsi.
“Pemangku kebijakan kedua belah pihak juga harus menguji kandungan migas apa yang ada di Tapteng atau potensi wisata dan lainnya memerlukan kajian mendalam empat pulau tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution ikut angkat suara atas tudingan bahwa keempat pulau tersebut merupakan hadiah politik untuk dirinya.
