"Kalau kita mainnya hanya yang tangible saja yang bisa didanai, ya selamanya Ekraf nggak akan bisa dapat pembiayaan. Padahal kalau mau lebih berprestasi, lebih kreatif lagi, lebih naik kelas, ya tentu harus diakseskan dengan pembiayaan," tegas Legislator Fraksi PKB tersebut.
Sebagai langkah awal, Chusnunia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mulai menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor ekonomi kreatif pada tahun ini.
Baca Juga:
Komisi VII DPR Dorong Sinergi Pemerintah dan Swasta Percepat Pengembangan Desa Wisata
Menurutnya, kehadiran program tersebut menjadi angin segar bagi pelaku industri kreatif yang selama ini kesulitan memperoleh akses permodalan.
Meski demikian, ia menilai kapasitas program KUR Ekraf masih perlu diperluas, baik dari sisi kuota pembiayaan maupun kemudahan mekanisme penyaluran.
Dengan demikian, lebih banyak pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usahanya.
Baca Juga:
DPR Soroti RUU Kawasan Industri, Tekankan Kepastian Hukum hingga Peran UMKM
Komisi VII DPR RI juga mendorong pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait agar terus melakukan penyempurnaan kebijakan pembiayaan sektor ekonomi kreatif.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan karakter industri kreatif yang berbasis inovasi.
" Ada KUR Ekraf tahun ini, bersyukurnya. Tapi kalau bisa, kita dorong angkanya harus ditambah, dan teknisnya harus dipermudah khusus untuk Ekraf," katanya.
