WahanaNews.co | Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewi Koryati dalam RDPU Panja Kebijakan Kurikulum, Senin (4/4/2022) menekankan, agar pemerintah mempertimbangkan dan menggunakan landasan sosial untuk merencanakan dan mengembangkan kurikulum.
Dewi sependapat dengan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa dalam upaya learning recoverist setelah adanya learning lost sekolah-sekolah seharusnya tidak diberikan beban untuk mengadopsi kurikulum yang baru.
Baca Juga:
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Tegaskan Ibu Kota Negara Masih Jakarta
Merujuk sumber resmi neraca pendidikan daerah NPD Kemendikbud rata-rata skor Uji Kompetensi guru UKG Nasional terakhir hanya 50,64 dengan skalanya 0-100 yang dimana DKI Jakarta sebagai ibu kota hanya memperoleh rata-rata skor 62,58.
"Bisa dibayangkan kalau nanti di Bengkulu, Sulbar, atau semacamnya yang jauh di sana. Hal itu tentu menjadi evaluasi bagi pendidikan nasional," katanya di gedung Parlemen, Jakarta, Senayan (4/4/2022)
"Penguasaan guru dari kompetensi kurikulum 2013 yang juga masih rendah padahal sudah berjalan beberapa tahun, gimana nanti kita menghadapi kurikulum yang mau diluncurkan, sedangkan 2024 sudah di depan mata. Ini harus dipertimbangkan,"pungkasnya. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
