Ia menilai transparansi sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM dalam proses penyidikan benar-benar ditindaklanjuti secara terbuka dan objektif. Tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan internal semata. Transparansi menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga,” tegasnya.
Baca Juga:
Ketua DPRD Tapteng Polisikan Plt Lurah Padang Masiang
Dalam perkembangan persidangan, muncul sejumlah kejanggalan yang menjadi perhatian publik.
Selain adanya pengakuan mengenai dugaan keterlibatan pelaku lain, terdakwa juga membantah konstruksi perkara yang sebelumnya dibangun oleh penyidik.
Meski demikian, jaksa penuntut umum turut menghadirkan sejumlah alat bukti, mulai dari hasil pemeriksaan forensik, keterangan para saksi, hingga jejak transaksi keuangan yang dinilai memperkuat dakwaan terhadap terdakwa.
Baca Juga:
ST Burhanuddin Beri Pesan Keras Saat Lantik Kajati: Tak Boleh Kerja Biasa Saja
Karena itu, Maruli meminta semua pihak tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.
Namun, ia menekankan bahwa penghormatan terhadap proses hukum juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi pelanggaran prosedur maupun pelanggaran HAM selama proses penyidikan dan penuntutan berlangsung.
“Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin keadilan dan kemanusiaan. Kalau memang ada aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau penyiksaan, maka pertanggungjawabannya tidak cukup hanya sanksi etik atau administratif. Harus ada proses hukum pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
