“Tidak boleh ada anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Pendidikan adalah hak konstitusional. Pemerintah desa harus proaktif mendata dan memastikan anak-anak yang belum sekolah dapat terhubung dengan program yang tersedia,” ungkapnya.
Aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam penguatan ketahanan keluarga.
Baca Juga:
JMSI Jembatani Koperasi Daerah dengan Kemenkop, Dorong Ekonomi Kerakyatan
Menteri PPPA mengimbau masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah preventif untuk mendeteksi potensi penyakit sejak dini.
Upaya pencegahan ini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efisien, sehingga kualitas hidup keluarga tetap terjaga.
Lebih jauh, Menteri PPPA menyoroti dinamika pengasuhan anak di era digital yang kian kompleks.
Baca Juga:
PLN UP3 Indramayu Sinergi dengan Kodim 0616 Pastikan Listrik Andal untuk Koperasi
Berdasarkan aspirasi Forum Anak, masih terdapat anak yang mengalami tekanan emosional, namun belum memiliki ruang aman untuk menyampaikan persoalannya kepada orang tua.
Menjawab kebutuhan tersebut, gerai apotek di dalam koperasi direncanakan dikembangkan menjadi ruang konsultasi dengan dukungan psikolog melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga terkait.
“Kita tidak ingin ada anak yang merasa sendirian menghadapi masalahnya. Keluarga harus menjadi ruang aman pertama. Jika orang tua membutuhkan pendampingan, negara harus hadir melalui layanan yang mudah dijangkau,” imbuh Menteri PPPA.
