WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menangguhkan sementara program pengiriman siswa yang bermasalah ke barak militer.
Menurut Jasra, permintaan penghentian sementara ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan KPAI terhadap pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga:
Kasus Guru Mesum dengan Siswi MAN Gorontalo, Kemenag Pastikan Berikan Sanksi Berat
"Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi," kata Jasra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5).
"Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi," sambungnya.
Ia mengungkapkan bahwa KPAI juga merekomendasikan adanya perbaikan terhadap fasilitas dan sarana pendidikan di barak militer.
Baca Juga:
Dua Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Sumut, KPAI Desak Percepatan Penyelesaian
Tak hanya soal infrastruktur, Jasra juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap metode dan pendekatan pelatihan yang digunakan oleh para pelatih di barak.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan seharusnya tidak mengedepankan gaya militeristik.
"Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya," ujarnya.
