"Dulu zamanya Pak Ateh, kita bilang naikin dong tukinnya (Tunjangan Kerja) supaya biar lebih tulus. Datang ke Kemenkeu anggaranya enggak ada. Ya jadi itu level individu," lanjutnya.
Selain itu, Pahala juga menyampaikan jika KPK juga melakukan pencegahan pada tahap sistem pekerjaan di pemerintahan dengan memeriksa dan mengecek setiap administrasi yang ada, untuk nantinya menjadi bahan rekomendasi.
Baca Juga:
Soal OTT Capim KPK Johanis Tanak dan Benny Mamoto Beda Pandangan
"Jadi boleh KPK melihat sistem administrasi pemerintahan memberi rekomendasi buat perbaikan di konteks pemberantasan korupsi. Jadi agak beda dikit dengan audit," ujarnya.
Karena, menurut Pahala tidak ada pencegahan korupsi yang bisa berhasil tanpa adanya penguatan integritas dari individu, sistem, sampai lingkungan pada pemerintahan.
"Tadi saya ingat sebelum ke sini Pak Ketua BPK bilang bikin lingkungan yang orangnya engga korup. Sekarang lingkungan kita belum banget, belum. Di sistem juga sama beberapa sistem diperbaiki, sistem yang lain belum," jelasnya. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
