WahanaNews.co, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengevaluasi sistem pengamanan menjelang Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari untuk merespons gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Baca Juga:
Buntut PSU, Pakar: KPU RI Gagal Kontrol Internal, Bisa Diadukan ke DKPP
"Nanti kami refreshing lagi jadi bahan evaluasi antara KPU dan sejumlah lembaga yang selama ini sudah kerja sama," kata Hasyim di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
"Sehubungan dengan adanya peristiwa ini, harus ada perbaikan kah atau evaluasi atau penguatan sistem atau apa yang menjadi kebijakan strategis nasional, KPU akan mengikuti itu," sambungnya.
Dia mengatakan data yang mereka pegang dijaga oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah punya wewenang.
Baca Juga:
Jadi Bupati Sragen, Sigit Pamungkas Masih Tinggal di Rumah Berlantai Semen
Meski begitu, KPU akan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang kata Hasyim sudah ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan menjaga data-data KPU.
Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyebut para peretas minta tebusan Rp 131 miliar atas tindak peretasan PDN.
Serangan ke PDN ini berdampak pada 210 data instansi. Salah satunya yakni gangguan di sistem keimigrasian.
