WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons pernyataan Telkomsel terkait pentingnya skema layanan internet berbasis kuota dan masa aktif dengan mengingatkan bahwa pelayanan BUMN telekomunikasi harus lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak kepada pelanggan dibanding operator swasta.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi yang memiliki keterkaitan kuat dengan BUMN harus mampu menjadi standar tertinggi dalam pelayanan publik berbasis digital.
Baca Juga:
Soal Kuota Internet Hangus, 8 Hakim MK Cecar Operator Seluler
“Telkomsel boleh menjelaskan alasan teknis soal kuota, masa aktif, kapasitas jaringan, dan keterbatasan spektrum, tetapi sebagai wajah besar layanan telekomunikasi nasional, Telkomsel harus memastikan pelanggan merasakan kualitas layanan yang lebih baik dari operator swasta,” ujar Tohom, Minggu (14/6/2026).
Menurut Tohom, argumentasi soal shared capacity, network congestion, dan kebutuhan investasi jaringan perlu disampaikan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami bahwa layanan internet memiliki dimensi teknis yang berbeda dari barang konsumsi biasa.
Ia menilai penjelasan Telkomsel dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi mengenai risiko penghapusan skema berbasis volume dan waktu perlu diikuti dengan komitmen nyata memperbaiki pengalaman pelanggan di lapangan.
Baca Juga:
Telkomsel Perkuat Kesiapan Akademik Siswa Bali dan Mataram Hadapi SNPMB 2025
“Pelanggan tidak hanya membutuhkan penjelasan teknis, tetapi juga membutuhkan bukti berupa sinyal yang stabil, jaringan yang merata, harga yang rasional, masa aktif yang tidak membingungkan, serta layanan pelanggan yang responsif,” katanya.
Tohom mengatakan persoalan kuota internet tidak boleh hanya dilihat dari sisi bisnis operator, tetapi juga harus dibaca sebagai isu hak akses digital masyarakat dalam era ekonomi modern.
Ia menyebut internet kini menjadi kebutuhan produktif masyarakat untuk bekerja, belajar, berdagang, mengakses layanan publik, mengembangkan UMKM, hingga memperluas peluang ekonomi keluarga.
