Padahal menurutnya, distribusi logistik pangan sangat tergantung pada solar sehingga akan memudahkan penyebaran pangan dengan harga yang relatif mirip antara pusat produksi dan konsumsi.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II ini menekankan agar pemerintah membuat aturan yang lebih jelas terkait pembatasan kendaraan yang menggunakan Solar Subsidi.
Baca Juga:
Pemprov Kaltim Apresiasi Respons Cepat Pertamina Tanggapi Dugaan BBM Tercemar
Sehingga mengubah mekanisme kompensasi solar menjadi subsidi penuh menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.
“Ini sudah masuk bulan Ramadan, artinya kebutuhan pangan di masyarakat semakin meningkat, sehingga pemerintah mesti menjamin solar untuk distribusi bahan pangan."
"Kami di komisi VI sepakat agar pemerintah dapat memastikan ketersediaan BBM pada saat Ramadan dan Idulfitri 2022. Antrean akan hilang jika truk-truk besar yang tidak berhak membeli solar subsidi ditangkap, seperti penyelesaian antrian panjang pembeli solar di Kalimantan," tutup Nevi. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
