"Mumpung ada Pak Mahfud, Mohon Pak, saat ada kasus pers di mana Dewan Pers sudah menyelesaikan, tolong
itu dihormati, baik itu oleh polisi dan kejaksaan. Karena, kalau kemudian keputusan Dewan Pers tidak dihormati, maka Dewan
Pers tidak punya kekuatan dirinya sendiri, mengatur masalah pers," tegas
Imam.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi
Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut,
mengusulkan agar ada rapor yang dikeluarkan Dewan Pers secara rutin kepada
media supaya berhati-hati dalam memproduksi konten berita.
Baca Juga:
Berantas Judi Online Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Lintas Lembaga
"Saya kira, yang relevan untuk internal industri media, mungkin memang perlu
kita supaya ada rapor atau apa, yang sifatnya mingguan. Mungkin dari Dewan Pers, misalnya, perlu didata temen-temen yang melanggar, tanpa menunggu pengaduan. Karena, kalau
menunggu pengaduan, prosesnya akan lama. Kalau tidak
mengadu, teman-teman yang menulis salah, ya dia merasa aman-aman aja,"
ujarnya.
Menurut Ketua Umum IJTI, Yadi
Hendriyana, industri pers berkembang sangat pesat, sehingga situasinya berbeda
dengan sebelum reformasi.
Di era digital saat ini, media-media online yang mendominasi.
Baca Juga:
Mahfud MD: Dinamika Politik Indonesia Bergeliat Pasca Putusan MK
"Satu media online rata-rata per hari harus menerbitkan sekitar di atas 500
artikel. Artinya, bagi seorang Pemred, itu adalah tantangan yang luar biasa.
Sulit bagi Pemred bisa mengontrol 500 sampai seribu artikel per hari. Sementara, kompetensi dari teman-teman jurnalis belum sepenuhnya memenuhi
persyaratan, bagaimana seorang jurnalis harus bekerja," ujar Yadi, yang juga salah satu pimpinan media nasional tersebut.
Jurnalis senior dan mantan Pemimpin
Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harymurti, mengusulkan agar Dewan Pers mengaudit
media-media nasional dan memberi peringkat khusus tentang kualitas jurnalistik
masing-masing.
"Misalnya, nanti
diberi tanda hijau, kuning, atau merah, yang menandakan
kualitas berita-berita medianya, agar publik sejak awal tahu sedang berurusan
dengan media jenis apa," ujar Bambang, yang juga
mantan anggota Dewan Pers. [dhn]