Namun, ia mengingatkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan.
“Tanpa disiplin implementasi dan edukasi publik yang masif, kebijakan berisiko berhenti di atas kertas. Padahal, ini peluang membangun budaya baru: merayakan hari besar tanpa meninggalkan beban ekologis,” katanya.
Baca Juga:
Serah Terima Jabatan di Padang, Ini Sosok Danrem 042/Gapu Yang Baru
Lebih lanjut, Tohom menyebutkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak. Ia mendorong kepala daerah untuk tidak sekadar menjalankan imbauan, tetapi menjadikannya sebagai inovasi layanan publik.
“Pengendalian sampah Nataru bisa menjadi tolok ukur kualitas tata kelola daerah. Daerah yang mampu mengelola lonjakan sampah dengan baik menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan kesiapan menuju pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Di bagian lain, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa persoalan sampah saat Nataru tidak bisa dilepaskan dari dinamika kawasan aglomerasi, terutama di wilayah tujuan wisata dan jalur pergerakan utama.
Baca Juga:
Polda Jambi Gelar Audiensi dengan PGRI, Bahas Perlindungan Guru dan Penyelesaian Kasus Secara Mediasi
Menurutnya, koordinasi lintas wilayah dalam satu kawasan aglomerasi menjadi krusial agar tidak terjadi penumpukan masalah di satu titik saja.
“Pendekatan aglomerasi memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan adil antarwilayah. Ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berorientasi kolaborasi dan keberlanjutan,” tegasnya.
MARTABAT Prabowo–Gibran berharap, kebijakan pengendalian sampah selama Nataru dapat menjadi praktik baik (best practice) yang direplikasi pada momentum besar lainnya.
