WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih lambannya proses pengumpulan data rumah warga yang terdampak banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Ia meminta para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, agar segera mempercepat pendataan guna memastikan bantuan pemerintah dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Baca Juga:
Mensesneg: Kecepatan Penanganan dan Kemudahan Layanan Jadi Prioritas Pemulihan Pasca Bencana
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri Tito dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Tito mengingatkan bahwa keterlambatan data berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat seolah-olah pemerintah tidak bergerak cepat, padahal penyaluran bantuan sangat bergantung pada data dari pemerintah daerah.
“Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu, data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota,” kata Menteri Tito dalam rapat tersebut.
Baca Juga:
Mendagri Dorong Pemda Perbaiki Tata Kelola Keuangan Demi Kejar Realisasi APBD 2025
Tito memahami kendala yang dihadapi pemerintah daerah di lapangan, terutama akibat hilangnya dokumen kependudukan warga seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang tersapu bencana.
Ia menegaskan pemerintah pusat tidak akan mempersulit proses administrasi dalam kondisi darurat.
Ia mencontohkan saat kunjungannya ke Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Wakil Bupati setempat menyampaikan banyak warga kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
