WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih lambannya proses pengumpulan data rumah warga yang terdampak banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Ia meminta para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, agar segera mempercepat pendataan guna memastikan bantuan pemerintah dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Baca Juga:
Mensesneg: Kecepatan Penanganan dan Kemudahan Layanan Jadi Prioritas Pemulihan Pasca Bencana
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri Tito dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Tito mengingatkan bahwa keterlambatan data berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat seolah-olah pemerintah tidak bergerak cepat, padahal penyaluran bantuan sangat bergantung pada data dari pemerintah daerah.
“Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu, data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota,” kata Menteri Tito dalam rapat tersebut.
Baca Juga:
Mendagri Dorong Pemda Perbaiki Tata Kelola Keuangan Demi Kejar Realisasi APBD 2025
Tito memahami kendala yang dihadapi pemerintah daerah di lapangan, terutama akibat hilangnya dokumen kependudukan warga seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang tersapu bencana.
Ia menegaskan pemerintah pusat tidak akan mempersulit proses administrasi dalam kondisi darurat.
Ia mencontohkan saat kunjungannya ke Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Wakil Bupati setempat menyampaikan banyak warga kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mendagri meminta agar kepala kampung atau aparatur desa mendata langsung kondisi rumah warga, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
Data tersebut kemudian disampaikan kepada bupati atau wali kota untuk diverifikasi sebelum diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Tidak harus menunggu sampai selesai tetapi bergelombang, silahkan data masuk kemudian diserahkan ke BNPB. BNPB akan share pada sosial langsung dibayarkan, kalau nanti ada lagi belum termasuk daftar tidak apa-apa, disusulkan lagi,” ujarnya.
Tito menegaskan, data yang masuk ke pemerintah pusat akan menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai bantuan, baik bantuan hunian maupun bantuan keuangan lainnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan renovasi rumah bagi warga dengan kategori rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta.
Sementara itu, untuk rumah yang mengalami rusak berat atau hilang, pemerintah akan menyediakan hunian baru.
Selama proses pembangunan berlangsung, warga dapat menempati hunian sementara atau menerima dana daftar tunggu hunian (DTH) dari pemerintah.
Selain itu, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan tambahan berupa Rp3 juta untuk pengadaan isi rumah serta Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Oleh karena itu, pemutakhiran dan percepatan data menjadi hal yang sangat krusial.
“Semuanya adalah data, ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi. Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” katanya menegaskan.
Sebagai perbandingan, Tito menilai sejumlah daerah telah menunjukkan respons cepat dalam pendataan, salah satunya Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Meski sempat mencatat jumlah pengungsi mencapai belasan ribu orang, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 4.000 jiwa.
BNPB pun telah merealisasikan penyaluran dana tunggu hunian bagi warga terdampak di wilayah tersebut, yang dibayarkan secara tunai hingga tiga bulan.
Kebijakan ini membuat warga berani meninggalkan lokasi pengungsian dan mulai mencari tempat tinggal baru.
“Nah ini kami lihat ini adalah salah satu kecepatan data ini menjadi kunci. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya,” katanya.
“Dikoordinir oleh para gubernur, tiga gubernur, kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat. Kemudian Sumatera Utara datanya sudah banyak yang sudah masuk dari kabupaten,” ujar Tito.
Mendagri kembali mengingatkan pemerintah daerah di Aceh untuk segera mempercepat pendataan warga terdampak di 18 wilayah yang dilaporkan terkena bencana.
Jika data administrasi warga tidak lengkap atau hilang, kepala kampung diperbolehkan mewakili warganya dalam proses pendataan.
“Kepala kampung saja yang tanda tangan, yang penting dia tahu karena nanti pertanggungjawabannya ke kepala kampung. Setelah itu ke para bupati tanda tangan didampingi oleh Kajari dan Kapolres,” ujar Tito menerangkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan hunian bagi korban bencana.
Presiden meminta agar koordinasi antara Danantara, BNPB, dan pemerintah daerah dilakukan secara ketat agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Supaya tidak tumpang tindih , di mana ya nanti koordinasinya ada yang mau di titik ini jelas, siapa yang bangun dan yang tadi mau titik terpencar siapa. Yang penting nanti koordinasi yang yang ketat ya tanya pemda, tanya gubernur agar resource kita benar-benar bermanfaat, tidak tumpang tindih, tidak mubazir ,” kata Presiden Prabowo.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
