Oleh karena itu, pemutakhiran dan percepatan data menjadi hal yang sangat krusial.
“Semuanya adalah data, ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi. Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” katanya menegaskan.
Baca Juga:
Satgas Pemulihan Pasca Bencana Aceh Dari IPDN-Kemendagri Berhasil Perbaiki Sistem dan Bantu Warga
Sebagai perbandingan, Tito menilai sejumlah daerah telah menunjukkan respons cepat dalam pendataan, salah satunya Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Meski sempat mencatat jumlah pengungsi mencapai belasan ribu orang, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 4.000 jiwa.
BNPB pun telah merealisasikan penyaluran dana tunggu hunian bagi warga terdampak di wilayah tersebut, yang dibayarkan secara tunai hingga tiga bulan.
Baca Juga:
Rakornas 2026 Jadi Panggung Penyatuan Visi Menuju Indonesia Emas 2045
Kebijakan ini membuat warga berani meninggalkan lokasi pengungsian dan mulai mencari tempat tinggal baru.
“Nah ini kami lihat ini adalah salah satu kecepatan data ini menjadi kunci. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya,” katanya.
“Dikoordinir oleh para gubernur, tiga gubernur, kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat. Kemudian Sumatera Utara datanya sudah banyak yang sudah masuk dari kabupaten,” ujar Tito.
