Wahananews.co | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan proyek SDGs Desa masih dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak.
"Lemahnya kapasitas pegawai kementerian Desa PDTT untuk berkolaborasi, berdampak pada belum jelasnya dan belum kuatnya posisi Kemendesa PDTT, bahkan Masih ada yang memandang SDGs Desa, hanya sebatas proyek kementerian," ujar Abdul Halim alias Gus Halim.
Baca Juga:
Gus Halim Tegaskan Penyusunan Program untuk Desa Wajib Berbasis Data
Gus Halim pun meminta jajarannya agar bekerja lebih keras dan serius mencapai target kinerja yang telah ditentukan.
Hal tersebut diperlukan agar produktivitas Kemendesa PDTT tahun 2022 menuai hasil terbaik.
"Kuncinya, ada pada kita sendiri. Apakah kita mau atau tidak mencapai 100 persen variabel dan indikator tersebut. Oleh karenanya, hari ini saya tegaskan kembali, saya ulangi, Saya Tegaskan, tahun 2022, kita harus kerja serius, kerja lebih keras, dan kerja lebih cerdas," ujar Abdul Halim Iskandar saat membuka Rapat Pimpinan Paripurna yang bertemakan Refleksi untuk Prestasi di Operational Room Kantor Kemendesa PDTT di Jakarta, Senin (3/1/2022).
Baca Juga:
IIBF 2022, Ikapi Gandeng Kemendes PDTT Gelar Pameran Buku Bertaraf Internasional
Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- mengungkapkan selama 2021 banyak capaian yang telah diraih oleh Kemendesa PDTT.
Capaian tersebut baik berupa penghargaan dari pihak eksternal seperti mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut dari 2016 dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Keberhasilan Penerapan Sistem Merit, dalam Manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara, hingga mendapat peringkat I Capaian Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT dalam rekruitmen pegawai.
Selain itu secara internal, program pengumpulan data SDGs Desa maupun upaya mengarahkan desa untuk mencapai indikator-indikator dalam SDGs Desa terus menunjukkan progress mengembirakan.
“Capaian-capaian ini tidak boleh membuat kita terlena, tetapi terus menjadi penyemangat untuk meraih hasil lebih baik di tahun ini,” katanya.
Forum Rapim, kata Gus Halim harus dimanfaatkan untuk merefleksikan kerja-kerja kementerian selama satu tahun anggaran 2021.
Tentang apa saja yang sudah dilakukan, capaian output serta dampak program dan kegiatan yang dilakukan dan seberapa besar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa.
"Serta tentunya untuk mendapatkan informasi yang valid dan detail, terkait variabel-variabel yang berpengaruh positif maupun negatif, terhadap program dan kegiatan yang telah kita implementasikan selama tahun 2021," katanya.
Tahun 2022 ini, Gus Halim berharap agar kesalahan di tahun 2021 tidak terulang.
Menurutnya ada sejumlah catatan minor dari jajaran Kemendes PDTT yang harus diperbaiki tahun ini.
Catatan tersebut antara lain belum meratanya pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan pembangunan desa, bahkan pada level pimpinan, ASN, dan non ASN di Kementerian Desa, PDTT, masih banyak yang belum memahami secara utuh tentang arah pembangunan desa, SDGs Desa.
"Lemahnya kapasitas pegawai kementerian Desa PDTT untuk berkolaborasi, berdampak pada belum jelasnya dan belum kuatnya posisi Kemendesa PDTT, bahkan Masih ada yang memandang SDGs Desa, hanya sebatas proyek kementerian," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus Halim juga menekankan bahwa Kemendes PDTT harus memulai gerakan kampanye integritas dan anti korupsi, kampanye arah pembangunan desa SDGs Desa dan memastikan desa, perdesaan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, serta daerah-daerah terluar dan perbatasan, menjadi sabuk pengaman NKRI.
Terbebas dari benih-benih radikalisme dan tindak kekerasan atas nama apapun, yang dapat merongrong kebhinekaan Indonesia.
"Awal tahun anggaran tahun 2022, harus tersedia laporan komprehensif pelaksanaan program, kegiatan sesuai tupoksi masing-masing unit kerja, berikut laporan utuh pelaksanaan koordinasi dan sinergi di internal Kemendesa PDTT," tandasnya.
Untuk itu, menurut Gus Halim Kementerian Desa, PDTT harus terus melatih ASN lebih trampil lagi menjawab pertanyaan publik, tegas menyelesaikan pendaftaran BUM Desa, cepat mengirimkan data dan informasi yang dibutuhkan publik.
Gus Halim menginstruksikan untuk melaksanakan kegiatan pada bulan Januari 2022 yaitu Pertama, mendetailkan sampai berbentuk rencana kerja bulanan, berikut keterkaitannya dengan IKU dan tujuan SDGs Desa, kemudian dibahas dalam Rapat Kerja Kementerian Desa, PDTT.
Kedua, perencanaan teknis dalam pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi agar segera disusun dengan cermat dan akurat.
Ketiga, Kegiatan Kementerian Desa, PDTT harus dimulai sejak Januari 2022, agar manfaat APBN dapat lebih cepat dirasakan, dan lebih luas dampaknya untuk untuk masyarakat.
Keempat, penetapan kalender tahunan Kementerian Desa PDTT 2022.
Kelima, rencana program dan kegiatan setiap unit kerja, harus nyata mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa; Tagging dan Cascading program kegiatan setiap Unit Kerja terhadap 18 Tujuan SDGs Desa.
"Seluruh kegiatan yang akan dinilai lintas kementerian, untuk segera disiapkan sejak bulan pertama, seperti informasi publik, layanan public, SPBE, kearsipan, dan sebagainya," kata Gus Halim. [rin]
