WAHANANEWS.CO, Jakarta - Suasana kunjungan kerja Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak berubah tegang ketika dua kepala dapur program Makan Bergizi Gratis dari Ponorogo mengejarnya untuk meminta perlindungan.
Peristiwa itu terjadi saat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang melakukan kunjungan kerja di Blitar, Jawa Timur pada akhir pekan lalu.
Baca Juga:
Kasih Kelapa Utuh Menu MBG, 9 Dapur SPPG di Gresik Disetop Sementara
Dua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut datang jauh-jauh dari Ponorogo untuk mengadukan tekanan yang mereka alami selama mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis.
“Dua kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan,” ujar Nanik dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Kedua orang tersebut diketahui bernama Somorto selaku Kepala SPPG Ponorogo Kauman dan Syafi'i Misbachul Mufid yang menjabat Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet.
Baca Juga:
Ribuan Layanan Pemenuhan Gizi di Jawa Disetop Sementara, BGN Ungkap Temuan Serius
Mereka mengaku mengalami tekanan selama berbulan-bulan saat mengelola dua dapur SPPG yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.
Menurut pengakuan mereka, yayasan tersebut disebut-sebut dimiliki seseorang yang mengaku sebagai cucu seorang menteri sehingga sering menggunakan klaim itu untuk menekan para pengelola dapur.
Selama mengelola dapur MBG tersebut, kedua kepala SPPG bersama pengawas gizi dan pengawas keuangan disebut kerap diintimidasi dan dipaksa mengikuti berbagai keputusan yayasan.
Selain itu mereka juga mengungkap dugaan rekayasa dalam pembelian bahan pangan untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis.
Nanik menjelaskan bahwa dari anggaran Rp10.000 per porsi yang ditetapkan BGN untuk bahan pangan, kedua dapur tersebut hanya membelanjakan sekitar Rp6.500 per porsi.
Akibatnya para pengelola dapur harus menutup kekurangan biaya dari kantong pribadi agar makanan yang disajikan kepada para siswa tetap terlihat layak.
“Mau enggak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat,” kata Mufid.
Mendengar laporan tersebut, Nanik menilai tindakan pihak yayasan sangat tidak manusiawi dan tidak pantas dilakukan kepada para pengelola dapur yang bekerja untuk program pemerintah.
Ia menyebut yayasan itu kerap menakut-nakuti para kepala SPPG dengan ancaman akan mendatangkan polisi atau pengacara jika tidak mengikuti keinginan pihak yang mengaku sebagai cucu menteri tersebut.
Selain itu yayasan juga disebut meminta para relawan dan pihak sekolah penerima manfaat untuk menandatangani dokumen yang bertujuan mengusir kedua kepala SPPG tersebut.
Setelah mendengar pengaduan yang bahkan disampaikan sambil menangis, Nanik langsung memerintahkan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro bersama tim untuk melakukan inspeksi mendadak.
Inspeksi itu dilakukan langsung ke dua dapur MBG yang dipersoalkan guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Nanik mengaku sangat marah karena kedua kepala SPPG tersebut direkrut sebagai perwakilan BGN namun justru ada upaya menyingkirkan mereka dengan cara-cara yang dianggap keji.
“Hentikan! Kalau perlu selamanya, kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan sikap mereka kepada kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan,” tukas Nanik.
Setelah itu Nanik juga menghubungi seorang menteri yang namanya dicatut oleh pihak yayasan yang mengklaim sebagai cucunya.
Menteri tersebut, yang tidak disebutkan identitasnya, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki cucu yang mengelola dapur MBG seperti yang diklaim.
“Tutup saja dapurnya!” seru Nanik menirukan ucapan menteri.
Menurut Nanik, sang menteri bahkan berpesan agar tidak ada anggota keluarganya yang diberi fasilitas pengelolaan titik SPPG.
Sementara itu tim sidak yang dipimpin Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro menemukan kondisi dapur yang sangat memprihatinkan.
Kondisi dapur disebut kotor, berbau menyengat, jorok, serta belum memenuhi ketentuan petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur SPPG.
Beberapa kerusakan yang ditemukan antara lain lantai dapur yang mengelupas, dinding yang kotor dan keropos, fasilitas pendingin ruangan yang tidak layak, hingga ketiadaan ruang istirahat yang memadai.
Selain itu fasilitas loker untuk pekerja juga sangat terbatas dan tidak dipisahkan sebagaimana standar kebersihan dapur.
Untuk memperbaiki sebagian sarana dapur, kedua kepala SPPG tersebut bahkan mengaku harus mengeluarkan uang pribadi karena yayasan pengelola tidak bersedia menanggung biaya perbaikan.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, tim juga menemukan instalasi pengolahan air limbah yang sangat buruk sehingga menimbulkan bau tidak sedap dari area dapur.
“Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan,” ucap Dony.
Caption: Dua kepala SPPG dari Ponorogo menemui Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang saat kunjungan kerja di Blitar untuk mengadukan tekanan dari yayasan pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
