WahanaNews.co | Menteri Kesehatan (Menkes), Budi
Gunadi Sadikin, meminta perdebatan soal Vaksin Nusantara berjalan secara
ilmiah dan tidak politis.
Budi
menekankan, pro-kontra terkait penelitian vaksin sudah sepatutnya terjadi di
antara para peneliti dalam ranah keilmuan.
Baca Juga:
Viral Remaja Bisa Berjalan Usai Vaksin Nusantara, Pakar IDI Buka Suara
"Jangan
dilakukan di tataran media atau tataran politik, atau di mana. Masa yang debat
pemred (pemimpin redaksi) atau ahli media, politisi. Ini kan enggak cocok. Ini
sesuatu yang sifatnya sangat ilmiah, jadi biarkan para ilmuwan
berdebat di tataran ilmiah," ujar Budi,dalam Forum Diskusi Bersama Menkes, Minggu (18/4/2021) malam.
Budi
menyarankan perdebatan mengenai Vaksin Nusantara berlangsung secara ilmiah. Misalnya, dalam
seminar atau melalui jurnal ilmiah.
"Vaksin
ini, setelah saya pelajari, saya bukan ahlinya, ini sesuatu yang
sifatnya sangat saintifik. Sangat ilmiah. Jadi
tolong dibicarakan di tatanan ilmiah, seminar-seminar, jurnal-jurnal
ilmiah," kata Budi.
Baca Juga:
RSPAD: Tim Peneliti Cek Soal Kabar Penerima Vaksin Nusantara Bisa Berjalan Kembali
Di sisi
lain, Budi menegaskan, pengembangan Vaksin Nusantara sudah semestinya dilakukan atas kaidah ilmiah
dan protokol yang baku.
Dengan
demikian, mekanisme penelitian vaksin tidak boleh dipersingkat.
"Itu
benar-benar harus dibikin berdasarkan kaidah ilmiah dan protokol kesehatan yang
baku dan tetap. Itu tolong jangan di-shortcut,"
tegas dia.
Vaksin
Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, ini memang menuai
polemik.
Pasalnya,
pengembangan Vaksin Nusantara dinilai tidak mengikuti kaidah saintifik
pengujian vaksin pada umumnya.
Sejumlah
anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan Vaksin Nusantara.
Pengambilan
sampel darah terkait uji klinik fase II dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan
Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Hal ini
menjadi kontroversi, lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum
mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK).
Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito, mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang
telah disepakati.
Menurut
Penny, seharusnya Vaksin Nusantara mesti melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk fase uji
klinik tahap I.
Namun,
tim yang memproses vaksin tersebut menolak.
"Nah, Vaksin
Nusantara itu loncat. Pada saat itu,
sebenarnya di awal-awal, pada saat pembahasan awal itu tidak. Harus preclinic dulu ya, tapi mereka menolak,"
kata Penny kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Penny
kemudian memberikan izin, dengan syarat penyerahan laporan atas tiga subjek dalam
proses pengembangan vaksin.
Namun,
menurut Penny, tim peneliti Vaksin Nusantara melakukan penelitian terhadap 28
subjek, atau melebihi dari subjek yang telah disepakati.
Bahkan,
Penny menuturkan, datauji klinik tahap I yang diperoleh juga tidak
menunjukkan hasil yang baik.
"Datanya
tidak baik dikaitkan dengan keamanan, dikaitkan dengan daya dia meningkatkan
imunogenisitas itu juga tidak valid, tidak jelas, tidak konsisten, data
berubah-ubah," ucapnya. [qnt]
