"Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," ujar Azwar, melansir Kompas.com.
Azwar mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.
Baca Juga:
Dinas Pertanian Kulon Progo Salurkan Bantuan Pangan ke 57.642 Keluarga Penerima
Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan.
Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
"Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur," harap politisi PDI-P ini.
Baca Juga:
Jejak Kemiskinan Sistemik: Konsekuensi dan Strategi Pengentasan
Sebelumnya, Azwar pernah mengungkapkan anggaran penanganan kemiskinan oleh pemerintah mencapai hampir Rp 500 triliun.
Namun, kata Azwar, dengan anggaran sebesar itu kemiskinan hanya turun 0,6 persen.
Pernyataan ini Azwar dikemukakan saat memaparkan materinya dalam acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
