Pendekatan kedua adalah revitalisasi aset yaitu menggunakan aset eksisting yang representatif, milik pemerintah baik pusat maupun daerah. Aset-aset ini akan diverifikasi, dicatat, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Pendekatan ketiga melalui pembangunan gedung baru. Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal 5–10 hektare. Sesuai arahan Presiden, pembangunan ini akan dimulai tahun ini dengan target 200 sekolah.
Baca Juga:
53 Sekolah Rakyat Segera Hadir, Pemerintah Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Kurikulum
“Dari 200 sekolah tersebut, 100 dibiayai oleh APBN dan 100 lainnya berasal dari bantuan berbagai pihak,” terang Mensos Gus Ipul.
Saat ini, sudah ada 67 lokasi yang siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat, meningkat dari 53 lokasi yang sebelumnya dilaporkan ke Presiden.
Dari jumlah tersebut, 41 lokasi tercatat sebagai aset Kementerian Sosial yang tersebar di berbagai sentra dan balai. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi prioritas dalam tahap awal implementasi program ini.
Baca Juga:
Mensos Gus Ipul Sebut Sekolah Rakyat Langkah Awal Capai Indonesia Emas 2045
Para kepala daerah yang hadir menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk mempercepat proses penyediaan lahan. Mereka juga mengusulkan beberapa daerah prioritas yang memiliki angka kemiskinan tinggi untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat pertama di Jawa Tengah.
Mensos Gus Ipul juga menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum lainnya.
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk siswa dari keluarga miskin yang berprestasi dan akan menerapkan sistem boarding school dengan pembinaan 24 jam di lingkungan yang kondusif.
