WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, mewakili Pemerintah Indonesia, memperkuat kolaborasi dalam penerapan manajemen kinerja dengan Pemerintah Selandia Baru saat mengunjungi New Zealand Public Service Commission (NZPSC) di Wellington pada Senin (5/8/2024).
"Hari ini saya baru dari salah satu komite yang menangani kepegawaian di Selandia Baru. Kami banyak mendapatkan informasi bagaimana mengelola kinerja, bagaimana pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), termasuk manajemen talenta yang memungkinkan non-ASN itu bisa masuk pada pemerintahan di Selandia Baru," ujar Anas.
Baca Juga:
Kementerian PANRB Setujui 26.319 Usulan Kebutuhan ASN Kementerian PUPR
Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, NZPSC bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelayanan publik di Selandia Baru. Komisi itu mengatur standar perilaku dan kinerja bagi pegawai negeri, serta memastikan bahwa layanan publik disampaikan secara efisien dan efektif.
Saat melakukan kunjungan kerja ke NZPSC, Menteri PANRB mempelajari langsung manajemen kinerja dan desain organisasi pemerintahan yang diterapkan di Selandia Baru.
Kemudian, dalam pertemuan dengan Pemerintah Selandia Baru, Azwar Anas mengatakan bahwa saat ini Indonesia berfokus pada birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital.
Baca Juga:
Pemprov Banten Prioritaskan Penguatan Pendidikan dan Infrastruktur 2025 dalam Musrenbang
Sementara dalam hal kepegawaian, ia menyebut kementeriannya telah melakukan penyederhanaan proses bisnis.
"Penyederhanaan ini mencakup beberapa layanan utama, yaitu layanan kenaikan pangkat, layanan pensiun, serta layanan pindah instansi," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa untuk periodisasi kenaikan pangkat ASN ditetapkan sebanyak enam kali dalam setahun. Kementerian PANRB juga telah melakukan penyederhanaan jabatan dari 3.414 klasifikasi menjadi tiga klasifikasi sehingga berdampak pada kelincahan mobilitas ASN.
