Pada kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Saryadi, menyampaikan bahwa pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian anak penyandang disabilitas.
Menurutnya, pendidikan vokasi tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi dunia kerja.
Baca Juga:
Menag Tegaskan Komitmen Wujudkan Pesantren Ramah Anak, Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan
“Sejalan dengan Asta Cita ke -4, pendidikan vokasi memberikan dukungan melalui penciptaan akses, peluang, dan keberlanjutan. Program Vokasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) mengintegrasikan keterampilan, karakter, dan kemandirian sebagai bekal masa depan,” ujar Saryadi.
Sementara itu, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Asrian Darma Saputra, memaparkan tantangan ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat sebanyak 5,17 juta penduduk usia kerja merupakan penyandang disabilitas, namun baru sekitar 1,04 juta orang yang terserap dalam angkatan kerja.
Baca Juga:
Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat, KemenPPPA Soroti Peran Pola Asuh dan Gadget
“Selain menghapus stigma, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi penyandang disabilitas. Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan inisiasi untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui wirausaha,” ungkap Asrian.
Dukungan dari sektor non-pemerintah juga turut disampaikan oleh Program Lead SPEKIX, Andini Iskayani.
Ia menjelaskan bahwa perluasan ruang inklusi dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang berkelanjutan, penyediaan unit kerja yang ramah disabilitas, serta penguatan jejaring dengan perusahaan yang menerapkan prinsip inklusivitas.
