WahanaNews.co | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan bahwa perempuan dan anak-anak harus merdeka dari kekerasan dan eksploitasi.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Desa Loyok, wilayah yang masuk dalam kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca Juga:
Menteri PPPA Kawal Kasus Kekerasan Anak di Banyuwangi
Menteri PPPA menyampaikan Desa Loyok dipilih sebagai lokasi upacara karena desa ini merupakan representasi dari desa-desa yang terus berupaya mendorong kemajuan, khususnya dalam memerdekakan perempuan dan anak dari belenggu ketimpangan struktural.
“Presiden RI telah mengutus sembilan Menteri untuk mengikuti upacara di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil seperti Desa Loyok. Desa Loyok merupakan salah satu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang sangat progresif kemajuannya, yang saya harapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Saya merasa sangat bangga dan berbahagia dapat memilih Desa Loyok, sebagai lokasi upacara pada hari ini,” ujar Menteri PPPA, belum lama ini.
Menteri PPPA mengingatkan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan, baik laki-laki maupun perempuan.
Baca Juga:
Arifah Fauzi Sebut 3 Program Prioritas Kemen PPPA Butuh Sinergi Antar Kementerian dan Lembaga
Ia menyoroti peran penting perempuan dalam perjuangan kemerdekaan yang turut serta di garis depan perjuangan seperti sosok R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan Fatmawati.
Meskipun telah merdeka selama 79 tahun, Menteri PPPA menekankan perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan anak-anak masih harus dilanjutkan. Perempuan dan anak-anak harus merdeka dari kekerasan, eksploitasi, dan ketidaksetaraan, serta memiliki hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.
Menteri PPPA menjelaskan pemerintah, melalui Kemen PPPA, terus berupaya memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan dan program.
Salah satu pencapaian penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang ini diharapkan dapat memastikan tumbuh kembang optimal anak-anak Indonesia.
“Pemerintah juga terus berusaha mengembangkan wadah dimana seluruh pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan dapat memaksimalkan potensi perempuan dan anak, yang selama ini masih sering ditinggalkan dalam pembangunan,” ungkapnya.
Terkait dengan hal tersebut, Kemen PPPA bersama-sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membangun model-model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang saat ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Lebih lanjut, Menteri PPPA mengapresiasi atas partisipasi aktif semua pihak dalam upacara peringatan HUT ke-79 RI di Desa Loyok, Lombok Timur.
Menurut Menteri PPPA, keterlibatan pemerintah pusat, daerah, organisasi perempuan, dan masyarakat Desa Loyok merupakan cerminan semangat gotong royong yang menjadi kunci kemerdekaan Indonesia.
“Marilah bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih adil dan setara, di mana setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin ataupun usia, dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan,” sambungnya.
Kesetaraan perempuan dan laki-laki tetap mengakui kodrat masing-masing. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, sejahtera, berkarya, berprestasi dan hak yang sama dalam pekerjaan serta jabatan-jabatan publik.
Semoga semangat kemerdekaan ini terus menyala dalam diri masing-masing kita, menginspirasi untuk bekerja keras, bersatu padu, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Setelah menghadiri Upacara HUT RI ke-79 di Desa Loyok, Menteri PPPA melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Lombok Timur.
Dalam kunjungannya, Menteri PPPA secara langsung menemui korban kekerasan pada anak untuk memberikan semangat dan bantuan spesifik untuk mendukung pemulihan mereka.
Menteri PPPA juga berdialog dengan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan desa Loyok yang dikembangkan oleh KAPAL Perempuan dan memperoleh informasi Pos Pengaduan ini telah membantu UPTD PPA melakukan penjangkauan korban sampai wilayah terpencil.
Sejak dibentuk tahun 2023, Pos Pengaduan Sekolah Perempuan Desa Loyok telah melayani 316 pengaduan terdiri dari kasus kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak, adminduk dan perlindungan sosial.
[Redaktur: Zahara Sitio]
