"Apalagi program prioritas presiden untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Sesuatu yang kita-kita semua enggak pernah mikirin tuh. Hanya seorang seorang negarawan yang bernama Prabowo Subianto yang mikirin gitu. Itu juga masih diselewengkan," ucapnya.
Dody mengaku kekesalannya sebenarnya sudah terjadi sekitar dua bulan lalu saat mengetahui adanya ketidaksinkronan antara target penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat yang diminta Presiden Prabowo dengan fakta kontrak di lapangan.
Baca Juga:
Viral! Calon Bupati Nganjuk Usulkan Inovasi Ubah Padi Jadi Beras
Menurutnya, Presiden menginginkan gedung sekolah sudah bisa digunakan pada awal Juli 2026 ini, namun administrasi kontrak justru mematok waktu penyelesaian yang lebih lama. Ia pun mengaku sudah menegur bawahannya sejak dua bulan lalu.
"Ternyata kontrak sekolah rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah presiden. Perintah presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung," ucapnya.
"Tapi Pak Dirjen kan sebagai bosnya, saya marahin juga. Itu teman-teman kelihatan tahu semua tuh. Ada saksinya. Saya enggak tahu kalau ada rekaman, kasih saja [ke media], kalau enggak ada ya sudah," tambah Dody.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berikan Penghargaan kepada Pahlawan Pelestari Lingkungan Hidup
Dody menegaskan proyek Sekolah Rakyat adalah program prioritas untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Ia memperingatkan jajarannya agar tidak bermain-main dengan program yang menyentuh langsung nasib masyarakat prasejahtera.
"Menteri itu pembantu presiden. ASN juga sama, ASN itu pembantu presiden gitu loh. Udahlah jangan main-main yang beginian gitu loh. Kalau main-main cari yang lain lah apa lah gitu. Bikin jalan kek, bikin jembatan, lu main-main boleh terserah. Eh program prioritas presiden janganlah. Apalagi program prioritas presiden untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem," katanya.
Melihat kondisi tersebut, Dody menyatakan akan segera melakukan langkah tegas dan mengevaluasi total jajaran DJPS. Ia merasa kepercayaannya terhadap tim pengawas di level pusat hingga daerah sudah hilang akibat kejadian ini.
