Sementara itu, kecepatan pengadaan barang dan
jasa juga dikatakan Jokowi masih sangat lambat.
Di kuartal pertama, realisasi pengadaan jasa
di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98%.
Baca Juga:
Luhut Sebut Jokowi Tak Pernah Langgar Konstitusi, Tom Pasaribu: Mari Kita Uji!
Sementara di pemerintah daerah cuma 5%.
Dia meminta BPKP dan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) mencari apa penyebab lambatnya belanja yang dilakukan
kementerian dan lembaga, serta daerah.
Dia menyebutkan, di kuartal kedua, pemerintah
menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%.
Baca Juga:
Lebaran kedua Gibran Ikuti Tradisi Sungkem ke Jokowi di Solo, Mengaku Dapat Wejangan
Hal itu, menurutnya, tidak mudah, namun bisa
dicapai dengan memperbanyak belanja pemerintah untuk mendorong perekonomian.
"Karena target di kuartal kedua kita
bukan barang yang mudah, 7%. Dari, bayangkan, minus 0,74% melompat ke 7%, saya
yakini kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya, maka
itu bukan suatu yang mustahil," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, angka pertumbuhan ekonomi
7% di kuartal ke dua harus dicapai.
