WahanaNews.co | Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menyebutkan, proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat bernuansa politik.
Menurut Hadar, hal ini tampak dari anggota terpilih KPU dan Bawaslu yang ternyata sama dengan daftar nama yang sudah beredar sejak beberapa hari sebelumnya.
Baca Juga:
KPU Sigi Pastikan Segera Selesaikan Pembayaran Honor PPS untuk Pilkada 2024
"Nuansa politik yang kuat itu saya kira juga ditunjukkan dengan adanya kesamaan daftar yang pernah keluar sebelum proses berlangsung dengan hasilnya. Kita semua tahu ada daftar nama hasil kesepakatan partai-partai dan ternyata itu cocok semua," ujar Hadar saat dihubungi, Jumat (18/2/2022).
Eks komisioner KPU itu ragu kesamaan hasil seleksi dengan daftar nama yang beredar hanya sebuah kebetulan.
Hadar menilai, anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sudah ditentukan sejak awal.
Baca Juga:
KPU Sulut Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Secara Akuntabel di Masa Depan
"Apakah ini sesuatu kebetulan saja dari orang yang mengarang-ngarang? Saya ragu. Memang betul ini sudah di-set, sudah ada kesepakatan sementara sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan ini dijalankan," katanya.
Karena itu, Hadar menduga pemilihan para komisioner KPU dan Bawaslu ini tidak terlepas dari kesepakatan politik.
Ia pun khawatir kesepakatan ini berpotensi menganggu kerja para komisioner terpilih.
