WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gejolak energi global mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor perikanan nasional, terutama bagi pelaku usaha penangkapan ikan skala menengah dan besar.
Kenaikan harga solar non subsidi yang terjadi sejak akhir April 2026 membuat biaya operasional melaut meningkat signifikan.
Baca Juga:
Viral Foto Main Domino dengan Tersangka, Menhut Raja Juli Antoni Minta Maaf ke Publik
Sementara itu, nelayan kecil juga mulai merasakan tekanan akibat distribusi dan ketersediaan solar subsidi yang belum sepenuhnya mudah diperoleh di sejumlah wilayah pesisir.
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengatakan dirinya telah turun langsung menemui nelayan di wilayah Trenggalek untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mendengar keluhan mereka secara langsung.
Menurutnya, harga solar subsidi sejauh ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan, meski aktivitas melaut nelayan saat ini belum sepenuhnya normal akibat faktor cuaca.
Baca Juga:
Tak Sepakat Soal Pendidikan Barak Militer, Nuryadi Darmawan Sampaikan Hal Ini
“Saya sudah cek ke nelayan di Trenggalek dan berdialog langsung dengan mereka. Solar subsidi masih aman dan harganya tidak naik, namun saat ini belum semua melaut karena cuaca sedang terang bulan dan ombak besar,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap sektor perikanan harus menjadi perhatian serius pemerintah karena nelayan merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional.
Kenaikan harga bahan bakar dinilai dapat memukul biaya produksi dan berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat pesisir.
Berdasarkan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi solar subsidi bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 GT pada 2026 mengalami sedikit penurunan sekitar 1,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, alokasi solar subsidi tercatat sebesar 18,41 juta kiloliter (KL), sedangkan realisasinya mencapai 18,88 juta KL atau melebihi kuota yang telah disediakan pemerintah.
Sementara itu, pada 2023 alokasi solar subsidi berada di angka 17,40 juta KL dengan realisasi mencapai 17,62 juta KL.
Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan bahan bakar bagi aktivitas perikanan tangkap nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Solar subsidi untuk nelayan dengan harga 6800/liter pemerintah memberikan subsidi 1000 rupiah/liter. Harusnya solar subsidi harganya 7800/liter. Harga ini masih terjangkau dan meringankan para nelayan kecil kita,” tambah wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VII ini.
Politisi Fraksi PKS itu menegaskan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam menjaga keberlangsungan usaha nelayan kecil.
Pemerintah diminta bergerak cepat dan responsif menghadapi kondisi energi dunia yang tidak menentu agar masyarakat pesisir tidak semakin terbebani.
Menurut Riyono, nelayan kecil memiliki kontribusi besar terhadap kebutuhan pangan dunia, khususnya penyediaan protein dari hasil laut.
Karena itu, keberlangsungan aktivitas melaut para nelayan harus mendapat perlindungan serius dari negara.
“90 persen protein dunia dari ikan dan hasil laut di hasilkan oleh nelayan kecil kita, artinya keberadaan mereka untuk tetap bisa bekerja dan melaut akan melindungi hampir 3 juta rumah tangga nelayan,” tambah pria yang terkenal dengan Riyono Caping itu.
Dalam kunjungannya ke daerah pemilihan di Pacitan dan Trenggalek, Riyono juga berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan sektor perikanan.
Sejumlah aspirasi disampaikan nelayan, mulai dari kemudahan memperoleh solar subsidi, stabilitas harga ikan di pasaran, hingga dukungan bantuan ekonomi untuk masyarakat pesisir agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan cuaca ekstrem.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
