Ogah Tandatangani Petisi ke Jokowi, Gubernur Sumut Panen Pujian

Yukie H. Rushdie - Nasional

Kamis, 15 Oktober 2020 - 12:06 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Ketika sejumlah kepala daerah ikut menandatangani petisi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) bersama para buruh dan mahasiswa, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, justru bersikap sebaliknya.

Edy ogah menandatangani petisi yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu. Ia bersikukuh untuk senantiasa objektif dalam menyikapi sesuatu yang menurutnya logis dan benar.

Baca Juga:

Eko Prastowo Usulkan Omnibus Law Pembangunan Berkelanjutan dan Teknologi

Sikap Edy itu mengundang berbagai pujian, termasuk dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Di mata Mendagri, Edy dapat menentukan sikap dengan tidak mau menyampaikan penolakan terhadap sesuatu yang isinya belum ia ketahui secara rinci.

"Terima kasih kepada Gubernur Sumut, Pak Edy Rahmayadi, (yang) di mana (telah) menentukan sikap. Bagaimana mau menolak (kalau) belum tahu isi dari naskah," kata Mendagri, melalui siaran langsung saat rapat bersama dengan Gubernur se-Indonesia, Rabu (14/10/2020).

Baca Juga:

DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Pada forum itu pun Tito menyinggung, sebagian gubernur yang ikut menandatangani petisi penolakan UU Cipta Kerja tersebut semata-mata karena tak bisa melepaskan diri dari kepentingannya.

"Mungkin ada gubernur yang mementingkan diri sendiri, di mana belum tahu masalah (tapi) sudah ikut menandatangani," ujarnya.

Langkah Gubernur Sumut itu pun mendapat apresiasi sangat positif dari Sekjen LSM Martabat, Arnol Sinaga SE SH, advokat yang juga merupakan Ketua Relawan Martabat Jokowi - Ma'ruf Amin pada kontestasi Pilpres 2019 lalu.

"Begitulah seharusnya sikap seorang kepala daerah. Langkah Gubernur Edy Rahmayadi itu seharusnya menjadi teladan bagi setiap pemimpin, baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintahan pusat. Matang, tidak grasa-grusu, dan terbebas dari kepentingan pribadi atau kelompoknya," kata Arnol kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Lebih jauh, Arnol menyampaikan pula apresiasinya terhadap Mendagri Tito Karnavian, yang menurutnya sangat jeli dan objektif dalam memantau langkah para kepala daerah dalam menghadapi situasi sensitif.

"Mendagri Tito Karnavian juga cukup jeli dan objektif dalam memantau pergerakan para kepala daerah dalam menghadapi situasi sensitif seperti ini. Bagaimanapun, Mendagri memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia," kata Arnol, yang aktif pula sebagai Wakil Ketua Pengurus Pusat BPPH (Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum) Pemuda Pancasila bidang HAM dan Tata Usaha Negara.

Menanggapi sejumlah pujian dari Mendagri dan pihak lain itu, GubernurSumut, EdyRahmayadi,mengatakan, yang dilakukannya bukanlah untuk mencari pujian. Ia semata-mata hanya melakukan apa yang dipandangnya tepat.

Menurutnya, dalam mengambil sebuah tindakan, kalau itu memang benar, maka pasti akan membuahkan hasil yang terbaik. Ia tidak mau mengambil tindakan yang terburu-buru kalau memang belum bisa memastikan kebenaran dari suatu hal tersebut.

Maka, dalam konteks UU Cipta Kerja ini pun ia tidak mau mengambil tindakan terburu-buru.

"Saya ini ya kek gitu. Kalau logis, dan itu benar, saya dukung. Tapi, kalau tidak benar, saya tidak dukung," ucapnya.

Diketahui, Edy Rahmayadi menemui langsung demonstran penolak UU Cipta Kerja yang beraksi di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (13/10/2020).

Di hadapan massa yang berjumlah ratusan orang itu, Edy menyampaikan sudah memerintahkan jajarannya untuk berangkat ke Jakarta, dalam rangka meminta salinan asli draf UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Ia menekankan perlunya mendapatkan salinan asli dari draf UU yang memunculkan gejolak di berbagai daerah di Tanah Air tersebut.

Sehingga, kata Edy, tidak terjadi simpang-siur penyampaian informasi kepada masyarakat, terkhusus buruh, terkait Omnibus Law.

"Saya sudah perintahkan kepada staf untuk mencari salinan asli draf UU Cipta Kerja itu," kata Edy Rahmayadi, saat menemui langsung pendemo yang tergabung dalam Analisis Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, Selasa.

Mantan Pangkostrad ini mengaku senang umat Islam ikut turun ke jalan menyuarakan kebijakan pemerintah, yang dianggap menyulitkan kaum pekerja.

"Saya senang Anda kreatif, tidak boleh umat Islam diganggu. Kalian percayakan ke saya, karena saya adalah Gubernur Sumatera Utara," ujarnya.

Menurutnya, seluruh Indonesia sedang dalam keadaan tidak kondusif menanggapi perihal kebijakan ini.

Namun, sejatinya, ia tidak ingin masyarakat Sumut terganggu akan kebijakan yang telah disahkan oleh DPR-RI itu.

Setelah mendapatkan salinan naskah UU, apabila masyarakat benar dalam menyikapi perihal tersebut, dirinya akan langsung berangkat untuk menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Semua sekarang ini lagi ribut. Nantinya, mana yang salah dalam draf itu, saya akan sampaikan kepada Presiden," jelasnya.

Edy mengatakan, jika sudah mendapatkan salinan draf UU Cipta Kerja, pihaknya akan langsung membahasnya dengan para ahli.Sehingga bisa dikaji, apakah kebijakan yang dibuat oleh DPR-RI tersebut menyudutkan kaum pekerja atau tidak.

"Saya juga sudah mintakan para ahli untuk dapat membahas dan mempelajari naskah tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, jika masyarakat menyampaikan kebenaran, masyarakat akan selalu mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Lompat Pagar

Saat menemui demonstran,Edy Rahmayadi sampai lompat pagar. Kejadian ini muncul saat Edy Rahmayadi selesai melaksanakan Salat Ashar di Masjid Agung, dan keluar untuk menemui para demonstran.

Akan tetapi, dirinya tidak bisa berdekatan dengan pendemo, karena dibatasi oleh kawat berduri yang memagari depan pintu masuk kantor tersebut.Melihat Edy akan melompati pagar, protokoler langsung bergegas untuk membantunya, agar tidak terjatuh saat melompat.

"Kenapa di sini? Ayo kita ke sana," ucap Edy kepada protokol dan aparat kepolisian.

Edy langsung berjalan keluar, lalu menaiki mobil komando pendemo. Mantan Pangkostrad ini kemudian mengatakan, mengapresiasi umat Islam yang sudah turun untuk melakukan unjuk rasa menilai kebijakan pemerintah.

"Saya apresiasi langkah ini," ujarnya.

Edy juga mengatakan, sampai dengan saat ini dirinya belum mengetahui apa isi dari naskah UU Cipta Kerja tersebut.

"Saya sampai dengan saat ini belum tau apa itu Omnibus Law. Jika saya tanya, kalian juga tidak tahu," katanya.

Ia mengaku, baru tahu akan ada aksi di depan Kantor Gubernur menolak pengesahan UU Cipta Kerja.Untuk itu, ia langsung turun meninjau lokasi tersebut untuk memastikan tidak terjadi kerusuhan.

"Saya baru tahu ada yang melakukan unjuk rasa di depan kantor saya," jelasnya.

Edy menyebut, sah-sah saja dalam melakukan aksi, namun tidak anarkis, atau sampai merusak fasilitas publik.

"Saya takut sama kalian. Takut kalian akan merusak," ucapnya. [yhr]

Ikuti update berita pilihan dan breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik https://t.me/WahanaNews, lalu join.