WahanaNews.co |
Para pimpinan ormas Islam berharap agar pemerintah aktif membangun dialog
dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama dengan ormas-ormas Islam dalam
menghadapi pandemi covid 19. Hal ini mengemuka dalam dialog virtual Menko
Polhukam Mahfud MD dengan 13 pimpinan ormas yang tergabung dalam Lembaga
Persahabatan Ormas Islam (LPOI), pada Jumat malam (13/8).
Baca Juga:
Kemenag Buka Pendaftaran 500 Dai untuk Dakwah di Wilayah 3T saat Ramadhan
"Semoga semakin intens dan dijadwalkan pertemuan
semacam ini. Semoga apa yang telah diupayakan pak Menko dan kita semua
ormas-ormas Islam bisa terjalin hubungan yang lebih erat, lebih kompak diantara
kita di dalam menghadapi pandemi," ujar KH. Muflich Chalif Ibrahim,
Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia kepada Menko Polhukam,
Mahfud MD.
Hal serupa ditegaskan oleh Ketua Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj. Menurutnya, penting sekali
menjaga silaturrahim dan persatuan nasional, antara lain dengan membangun
dialog dengan ormas mengingat besarnya peran ormas Islam dalam ikut mendirikan
negara. "Silaturahim diharapkan terus dilakukan selain dari pada imbauan
Al-Qur"an, juga untuk menjaga persatuan nasional," papar KH. Said Aqil
yang juga adalah Ketua Umum LPOI.
Kiai Said mencontohkan, berbagai pertikaian yang terjadi di
kawasan timur tengah antara lain karena di negara-negara itu tidak ada ormas
yang besar, yang bisa mempersatukan ummat.
Baca Juga:
Hari Ini Sejumlah Ormas Islam yang Dipimpin Din Syamsuddin Jumpa Surya Paloh
"Di Indonesia,
alhamdulillah kita memiliki ormas-ormas Islam yang punya peran penting, tidak
hanya ikut mendirikan negara, tapi juga menguatkan dan mempersatukan umat dan
anak bangsa dari berbagai latar belakang partai politik yang berbeda" ujarnya
sembari mengingatkan pemerintah bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama.
Pimpinan ormas Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Khairan Muhammad
Arif meminta pemerintah terbuka menerima masukan dan kritik. "Kritik dalam
negara demokrasi adalah sesuatu yang niscaya, tinggal bagaimana pemerintah
merespons kritik ini. Kritik itu juga bisa muncul dari rasa sayang setiap anak
bangsa kepada pemerintah," jelas Khairan.
Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Umum
Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) menyorot khusus soal komunikasi
publik pemerintah, baik dari segi subtansi, maupun pihak yang menyampaikan
pesan. Ia meminta Menko Polhukam Mahfud MD tampil membenahi komunikasi publik
pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.
Figur Menko Polhukam, lanjut TGB, sangat dibutuhkan dalam
menyampaikan pesan dari pemerintah. Menurut mantan Gubernur NTB itu, sosok
Mahfud MD memiliki kredensial dan relatif banyak diterima berbagai kalangan.
"Saya berharap pak Menko lebih rajin untuk memberikan
kalimatul fasl, memberikan kejelasan-kejelasan bukan sekadar penjelasan.
Menurut saya, bapak adalah orang yang punya kredensial untuk itu, jadi mohon
pak, untuk terus menyampaikan kejelasan-kejelasan kepada masyarakat"
tambah TGB.
TGB berharap, Menko Polhukam Mahfud MD tidak kehilangan
kesabaran untuk terus menjelaskan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan
pemerintah, baik kepada yang pro terhadap pemerintah maupun bagi mereka yang
sering mencela pemerintah.
"Saya mengajak Pak Menko yang sudah terus menerus
melakukan ini, untuk menyebarkan gelombang ini diseluruh teman teman di pemerintahan.
Kita semua apresiasi, diperkuat komunikasi yang ikhlas, dalam arti menempatkan
yang sama dan membuka komunikasi untuk semua," ujarnya.
Pernyataan TGB didukung oleh pimpinan ormas Al-Ittihadiyah,
Lukmanul Hakim.
Figur Menko Polhukam menurutnya, merepresentasikan basis
dari keormasan.
"Barangkali mungkin setiap hal atau kasus-kasus yang
utamanya terkait dengan wilayah Bapak, kami sangat berharap bapak tampil
menjadi solusi, dengan memberikan informasi yang jelas dan terang sehingga bisa
diterima masyarakat," ujar Lukmanul Hakim.
Mendengar masukan para pimpinan Ormas Islam ini, Menko
Polhukam Mahfud MD mengaku telah mencatat semua masukan, kritik, dan saran
untuk menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah ke depan.
Kepada para pimpinan ormas Islam ini, Mahfud menjelaskan
dalam berbagai kesempatan sering kali agama dijadikan alat untuk menolak
kebijakan pemerintah. Untuk itu, dirinya intens melakukan safari virtual ke
ormas keagamaan, pimpinan pesantren, dan para tokoh lintas agama, untuk
mendengar berbagai keluhan dan masukan sekaligus memberikan penjelasan atas
kebijakan pemerintah yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat.
Untuk diketahui, ormas yang tergabung dalam LPOI adalah
ormas-ormas yang sebagian besar lahir sebelum Indonesia merdeka, diantaranya
Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada pula
ormas Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia,
IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islam
(PERTI), Persatuan Ummat Islam (PUI), HBMI, dan Nahdatul Wathan. [rin]
