WahanaNews.co | Kecelakaan konstruksi pada proyek
infrastruktur terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
Selain
itu, pembangunan yang masih dilakukan secara sektoral juga ikut berkontribusi
terhadap maraknya kecelakaan konstruksi.
Baca Juga:
Pandemi, Biaya Konstruksi di Jakarta Tembus Rp 10 Juta per Meter Persegi
Guru
Besar Universitas Pelita Harapan (UPH), Manlian Ronald A Simanjuntak, mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Jakarta,
Rabu (4/11/2020).
"Saya
cermati, ada dua hal (penyebab) kecelakaan konstruksi akhir-akhir
ini, lemahnya kualitas SDM, bukan teknologi," jelas Manlian.
Pada
segmen SDM, budaya konstruksi Indonesia dinilai lemah karena para pekerja
kurang ketelitian, kurang kompeten, kurang waspada, dan tidak tekun.
Baca Juga:
Soal Dialog Damai di Papua, Mahfud: KKB Tidak Kooperatif
Kedua,
kecelakaan konstruksi terjadi karena pembangunan proyek infrastruktur masih
sektoral.
Dia
melihat, pembangunan proyek infrastruktur bagus dilakukan pada satu daerah.
Namun, saat melibatkan lintas daerah, baik antar-provinsi, antar-kabupaten/kota, dinilai
tidak mudah karena terbentur dengan banyak aturan masing-masing wilayah. Hal ini karena belum ada aturan
yang dapat menyinergikan dua belah pihak di daerah.
Oleh
karena itu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) mendatang diharapkan
dapat menyinergikan pembangunan tersebut.
Manlian
mencontohkan, terdapat pembangunan jembatan melintas dari daerah A dan daerah B
yang selama ini dikendalikan oleh pemda masing-masing.
Namun,
ke depannya pembangunan jembatan tersebut harus saling bersinergi karena melintasi
dua daerah.
Dengan
demikian, peran LPJK masa mendatang diharapkan dapat mencegah terjadinya
kecelakaan atau kegagalan konstruksi.
"Jadi,
LPJK ke depan akan berkoordinasi dengan kepala daerah, antar-gubernur
untuk bersinergi yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan bupati/wali
kotanya," pungkas Manlian. [dhn]
