"Sistem birokrasi administrasi Haleyora Power ini terlalu berbelit-belit dan panjang. Sehingga berkas harus bolak balik lagi dari awal. Kenapa tidak direvisi secara paralel saja?" katanya.
Sementara itu, Bara juga mengungkapkan, kejadian miris lainnya adalah ketika vendor terlambat membayar gaji karyawan. Bukannya membantu untuk proses pembayaran, pihak Haleyora malah dengan mudah memutuskan kontrak tanpa dasar hukum yang jelas.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
"Mereka tidak memikirkan investasi yang sudah vendor keluarkan. Ini sangat merugikan bagi para vendor," katanya.
Bara juga menambahkan, dengan sistem administrasi Haleyora Power seperti ini akan berdampak besar bagi vendor karena cash flow perusahaan tidak berjalan dan mandeg.
"Bahkan pihak Haleyora Power pusat pun tutup mata dengan banyak vendor yang sudah menjadi korban yang sampai saat ini belum dibayar. Hal ini lah yang harus diketahui oleh Pihak Kementerian BUMN dan PLN selaku Holding Company dari Haleyora Power. Agar dilakukan evaluasi mendasar baik dari sisi SDM dan sistem administrasi di tubuh Haleyora Power, sehingga tidak terus bertambah vendor yang menjadi korban," tuturnya. [rsy]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
