WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kini semakin mudah dan efisien.
Masyarakat tak lagi harus mengantre berjam-jam di kantor pos seperti tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga:
All Indonesia, Inovasi Baru Pemerintah Permudah Proses Imigrasi dan Kesehatan
Melalui penerapan sistem digital yang terintegrasi, jutaan keluarga penerima manfaat dapat menerima bantuan dengan cara yang lebih cepat, aman, transparan, dan manusiawi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa langkah digitalisasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan layanan publik yang inklusif dan modern.
Pemerintah ingin menjamin agar bantuan sampai tepat sasaran, termasuk kepada masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Baca Juga:
Uji Coba Penyaluran Bansos Digital Dimulai, Mensos Targetkan Penghematan Rp14 Triliun
“Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya Hafid saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (2/11/2025).
Meutya menegaskan, pemerintah tidak ingin ada satu pun keluarga penerima manfaat (KPM) yang terlewatkan.
Pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan distribusi bantuan menjangkau seluruh penerima, bahkan bagi mereka yang tidak dapat hadir langsung ke titik pembagian.
“Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegas Menkomdigi.
Dari total sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat, sebanyak 17 hingga 18 juta keluarga akan mendapatkan BLT melalui jaringan PT Pos Indonesia.
Menurut Meutya, skala penerima yang sangat besar ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci utama dalam memastikan proses penyaluran berjalan lancar, akurat, dan efisien.
“Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menkomdigi menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga mengedepankan empati kepada masyarakat penerima bantuan.
“Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menyampaikan bahwa transformasi digital telah mengubah wajah PT Pos Indonesia dari sekadar lembaga pengiriman surat menjadi perusahaan logistik dan layanan keuangan modern.
Kini, PT Pos menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial berbasis teknologi.
Haris menjelaskan bahwa sistem baru ini memudahkan penerima bantuan untuk mengambil BLT.
Setiap keluarga penerima akan mendapatkan surat undangan berisi barcode khusus yang dikirim ke alamat masing-masing.
Saat datang ke kantor pos, penerima cukup membawa undangan tersebut beserta identitas diri.
“Nanti petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan,” ujarnya.
Transformasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.
Dengan sistem digital yang terus dikembangkan, pemerintah berharap proses distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan, sekaligus menjadi bukti nyata modernisasi layanan publik hingga ke pelosok negeri.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
