WahanaNews.co | Pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Programme (UNDP) melakukan kerja sama dalam strategi pendanaan biru atau blue financing untuk pengembangan ekosistem kelautan.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Financing Aggrement antara pemerintah Indonesia dengan UNDP, serta peluncuran dokumen blue financing strategy dalam Archipelagic and Island States (AIS) Forum.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dokumen blue financing strategy tersebut berisikan tentang arah bagi semua pihak untuk berkembang dan mencari praktik optimal dalam memanfaatkan potensi ekonomi kelautan yang menjanjikan.
"Dengan kerja sama baik yang telah berlangsung antara pemerintah Indonesia dan UNDP, saya yakin AIS Forum akan dapat mencapai tujuan utama pembentukannya," ujarnya di Hotel Mandarin Oriental, Rabu (12/10/2022).
"Yaitu untuk mewujudkan kerja sama yang saling membangun antara negara-negara peserta, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, blue economy, pengelolaan sampah plastik, dan pengembangan tata kelola maritim yang baik," lanjut Luhut.
Baca Juga:
Kementerian ESDM: Realisasi Infrastruktur Kendaraan Listrik 261% dari Target pada 2023
Ia mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen pada berbagai program unggulan yang mendorong visi untuk bergerak menuju masa depan laut yang berkelanjutan.
Termasuk dalam komitmen menyiapkan pendanaan sebesar 5 juta dollar AS atau Rp 7 miliar (asumsi Rp 15.300 per dollar AS).
"Berharap komitmen pendanaan sebesar 5 juta dollar AS yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan program-program yang praktis, membumi, dan secara inovatif meningkatkan misi global penghidupan masyarakat pesisir," jelas dia.
