“Saya sudah mengajukan surat resign sejak Februari 2025 dan seharusnya berhenti bekerja pada akhir Maret. Tapi setelah ada pengumuman penundaan ini, saya jadi bingung. Mau lanjut kerja, rasanya tidak enak, tapi kalau berhenti, saya bisa menganggur lama,” katanya dengan nada kecewa.
Dampak penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini tidak hanya dirasakan oleh para pelamar, tetapi juga membawa kerugian ekonomi yang cukup besar.
Baca Juga:
230 CPNS Formasi 2024 Ikuti Orientasi, Bupati Nias Barat: Jadilah Teladan, Bukan Beban!
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa total kerugian akibat kebijakan ini hampir mencapai Rp 7 triliun.
“Kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, angka ini dihitung berdasarkan rata-rata gaji awal ASN yang hilang selama sembilan bulan bagi para pelamar yang sudah lolos seleksi.
Baca Juga:
79 Ribu Kopdes Terbentuk, Menkop Tekankan Tahap Operasional Jauh Lebih Berat
Di sisi lain, keputusan Kemenpan-RB juga memicu perbedaan pandangan dengan DPR.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse, menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya ingin mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK.
“Kalau mengikuti rapat dari awal, justru sebenarnya kita ingin mempercepat. Oktober 2025 dan Maret 2026 itu harusnya batas penyelesaian, bukan tanggal pengangkatan,” tegasnya.
