"Karena skema desentralisasi kekuasaan,
kemudian para penguasa baru lahir, para sultan daerah lahir, raja-raja baru lahir,
kemudian terjadi praktik penyimpangan yang juga menyebar ke berbagai
tempat," ujarnya.
Lebih lanjut, Adnan mengaku tidak sepakat jika
kondisi korupsi saat ini disebut lebih buruk dari era Soeharto berkuasa di
bawah bendera Orde Baru.
Baca Juga:
Batara Ningrat Simatupang, Pendekar Ekonomi yang Tak Henti Mengais Ilmu
Pendapatnya itu mengacu pada skor indeks
persepsi korupsi (IPK) yang menunjukkan tren meningkat sejak Orde Baru, bahkan
mencatat skor hingga 40 pada 2019 lalu.
"Kalau era Orde Baru itu, hanya belasan
skornya. Masuk era reformasi kemudian beranjak membaik, terutama setelah KPK
lahir, kerja KPK sudah tampak, ya kita sudah terus menerus skor naik, bahkan
puncak di 2019 itu ada kenaikan skor yang lumayan. Kita skor mencapai 40,"
katanya.
Berdasarkan data Transparency International
Indonesia (TII), skor IPK Indonesia pada 1998 atau akhir masa kekuasan
Soeharto sebesar 19,4.
Baca Juga:
Sederet Kebijakan Rizal Ramli untuk RI yang Patut Diapresiasi
Tahun lalu, skor IPK Indonesia berada pada
angka 37, atau turun 3 poin dari 2019. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
