WahanaNews.co, Jakarta - Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2023 tentang syarat capres-cawapres digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh Tim Advokasi Penjaga Demokrasi dan Konstitusi (TAPDK).
PKPU yang digugat itu merupakan revisi dari PKPU 19/2023. PKPU 23/2023 tersebut mengubah ketentuan batas minimal usia capres-cawapres sesuai Putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Baca Juga:
Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan Abdul Faris Umlati, ARUS Terus Melaju
Dalam putusan MK itu, syarat usia capres cawapres adalah 40 tahun atau pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan itu dianggap memperlancar pendaftaran anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 36 tahun maju di Pilpres 2024.
"Pemohonnya Aliansi Peduli Demokrasi no.reg 48P/HUM/2023, objeknya Pasal 13 ayat 1huruf q PKPU no 23 th 2023 dan sudah dimohonkan penetapan Majelis kepada Yang Mulia Ketua MA," kata Juru Bicara MA Suharto saat dikonfirmasi, Senin (20/11/23).
Dalam permohonannya, TAPDK meminta MA untuk menguji formil PKPU terbaru itu. Adapun uji formil itu dilatarbelakangi oleh Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
Baca Juga:
Yudi Purnomo: Banyak Orang Bisa Masuk Penjara Jika Zarof Buka-bukaan soal Mafia Peradilan
Putusan MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dijadikan landasan hukum dalam pembentukan PKPU 23/2023.
Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim dengan dijatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena memiliki potensi benturan kepentingan didalam perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023.
TAPDK pun berkesimpulan PKPU No 23/2023 tidak sah. Sebab, UU yang menjadi acuannya dibuat dengan cara-cara yang melawan hukum.
