WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan haji akan ditempuh melalui langkah-langkah efisiensi, transparansi, serta penguatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi sebagai negara penyelenggara ibadah haji.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat Diperkuat Akses Digital, Kemkomdigi Siap Kawal Pembelajaran
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Kepala Negara menyampaikan sejumlah capaian dan kebijakan baru dalam penyelenggaraan haji.
Salah satunya adalah pembentukan Kementerian Haji, lembaga baru yang akan secara khusus menangani urusan penyelenggaraan haji dan umrah.
Prabowo menjelaskan, pendirian kementerian tersebut merupakan bentuk penyesuaian dengan struktur pemerintahan Arab Saudi yang memiliki pejabat setingkat menteri untuk urusan haji.
Baca Juga:
Rizki Juniansyah Terima Kenaikan Pangkat dari Presiden Usai Pecahkan Rekor Dunia SEA Games 2025
Dengan adanya lembaga baru ini, diharapkan koordinasi antara kedua negara akan lebih efektif dan proses penyelenggaraan ibadah haji semakin profesional.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, kami urusan haji adalah menteri haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oke ini Kepala Badan, enggak dia maunya menteri,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa pembentukan kementerian baru tersebut telah menunjukkan hasil konkret, salah satunya berupa penurunan biaya perjalanan ibadah haji.
Presiden menegaskan agar efisiensi dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahap penyelenggaraan haji, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan di Tanah Suci.
“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji dan saya minta terus menteri haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun bisa dengan efisiensi, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” imbuhnya.
Selain menekan biaya, pemerintah juga mencatat kemajuan signifikan dalam mempersingkat waktu tunggu keberangkatan jemaah.
Jika sebelumnya antrean calon jemaah bisa mencapai hingga 40 tahun, kini masa tunggu itu berhasil dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.
Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan sistem yang lebih cepat dan terukur bagi calon jemaah haji.
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengumumkan capaian diplomasi penting antara Indonesia dan Arab Saudi, yakni kesepakatan pembangunan Kampung Indonesia di Kota Makkah.
Menurutnya, izin tersebut merupakan hal bersejarah karena baru pertama kali dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi memberikan hak kepemilikan lahan kepada negara asing di wilayah suci tersebut.
“Tapi Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di Kota Makkah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobi terus mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di Kota Suci, diubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama,” ungkap Kepala Negara.
Presiden menambahkan bahwa lahan yang diberikan berada di lokasi yang sangat strategis, bahkan sebagian di antaranya berdekatan langsung dengan Masjidil Haram.
Kampung Indonesia nantinya akan difungsikan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia, termasuk penginapan, katering, dan logistik yang dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia.
“Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Makan semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemah haji kita. Ini saya kira terobosan luar biasa,” tegas Presiden Prabowo.
Dengan berbagai langkah dan terobosan tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji ke depan akan semakin efisien, terkoordinasi, dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman bagi seluruh jemaah asal Indonesia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
